Munafri Tekankan Pemerintahan Berintegritas Saat Rakor Bersama KPK di Sulsel

MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (16/10/2025).

Rakor ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Munafri menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan yang berkelanjutan sebagai pondasi menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Ini sangat penting sebagai penguatan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.

Menurutnya, penguatan yang diberikan oleh pimpinan KPK dan para deputi sangat detail dan memberikan pemahaman baru bagi kepala daerah tentang sistem dan rambu-rambu dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami para pimpinan daerah mendapatkan banyak pencerahan. Banyak hal yang sebelumnya tidak kami ketahui, dijelaskan secara rinci oleh pimpinan KPK,” ungkapnya.

Munafri juga mengusulkan agar kegiatan serupa dapat digelar secara berkala dan terjadwal, sebagai bentuk penyegaran bagi seluruh unsur pemerintahan—mulai dari tingkat kota hingga pemerintahan kelurahan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara kontinu. Artinya, terjadwal untuk terus saling mengingatkan tentang bahaya korupsi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan sering kali muncul ketika aparatur lalai, tidak fokus, atau bermain-main dengan anggaran publik.

“Kita harus sadar bahwa persoalan bisa timbul kalau kita lalai, tidak fokus, apalagi jika bermain-main dengan anggaran pemerintah. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Munafri menutup dengan penekanan bahwa integritas adalah kunci utama agar sistem pemerintahan berjalan transparan, efisien, dan berkeadilan.

“Kita semua harus menjaga integritas supaya pemerintahan bisa berjalan di jalur yang benar dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam arahannya meminta pemerintah daerah di Sulsel menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Menurutnya, budaya korupsi masih menjadi hambatan besar dalam pembangunan daerah. Karena itu, ia menegaskan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada prinsip good governance.

“Korupsi kerap menghambat pembangunan daerah. Karena itu, penting bagi kita untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan,” tutur Johanis.

Ia menekankan, KPK sebagai lembaga negara memiliki mandat undang-undang untuk menjalankan pemberantasan korupsi secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penyelidikan, hingga eksekusi tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Rakor bersama pemerintah daerah se-Sulsel ini disebut Johanis sebagai bagian dari strategi pencegahan proaktif dan edukatif, agar tidak ada penyelenggara negara yang terjerumus dalam praktik korupsi.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah langkah pencegahan. Kami ingin memastikan tidak ada penyelenggara negara yang terjebak dalam tindak pidana korupsi. Pencegahan seperti ini sangat penting,” tegasnya.

Lebih lanjut, Johanis mengungkapkan bahwa KPK terus memperluas pendidikan antikorupsi ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak usia dini hingga pejabat negara dan keluarganya.

“Kami melaksanakan pendidikan antikorupsi sejak usia dini, dari PAUD hingga lembaga pemerintahan, bahkan kepada istri pejabat penyelenggara negara. Semua pihak harus memahami nilai-nilai integritas,” tandasnya.

Melalui kegiatan ini, Johanis berharap kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah di Sulsel semakin kuat, khususnya dalam memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan agar tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan transparan.