Sekprov Sulsel Buka Rakor KIPT, Ajak Sinergi Bangun Kawasan Transmigrasi Maju dan Mandiri

MAKASSAR, Trotoar.id — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulsel di Aula Kantor Disnakertrans Sulsel, Jumat (17/10/2025).

Dalam sambutannya, Jufri menegaskan bahwa program transmigrasi bukan hal baru bagi Sulawesi Selatan.

Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1969, program ini telah menjadi bagian penting dalam pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.

“Program transmigrasi di daerah kita bukanlah hal baru. Ini adalah warisan pembangunan yang telah terbukti memberi kontribusi nyata bagi pemerataan wilayah,” ujar Jufri.

Lebih dari lima dekade berjalan, sejumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Sulsel telah tumbuh menjadi desa definitif dan bahkan berkembang menjadi pusat ekonomi baru.

Salah satu contoh sukses adalah UPT Malili SP 1 di Kabupaten Luwu Timur, yang kini bertransformasi menjadi kawasan perkotaan dan menjadi motor pertumbuhan wilayah.

Atas keberhasilan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 menerima Transmigrasi Award dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjadikan transmigrasi sebagai program unggulan pengurangan ketimpangan antarwilayah.

Mengacu pada RPJMN 2025–2029, Sulsel kini memiliki 10 kawasan transmigrasi yang menjadi fokus pengembangan terpadu ke depan.

“Tantangan sekaligus peluang besar kini berada di hadapan kita. Karenanya, transmigrasi perlu kita kelola dengan paradigma baru yang lebih kolaboratif dan terintegrasi,” ucap Jufri.

Menurut Jufri, salah satu tantangan yang masih sering dihadapi adalah ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang membuat program pembangunan berjalan sendiri-sendiri.

Untuk menjawab hal itu, Tim KIPT yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 568/V/Tahun 2025 dan berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018, hadir sebagai wadah koordinasi lintas sektor.

“Tim KIPT ini adalah orkestra pembangunan yang menuntut kolaborasi harmonis antarinstansi. Semua pihak harus berjalan seirama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jufri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan arah baru pembangunan transmigrasi melalui konsep Transformasi Transmigrasi 5T, yang terdiri atas Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.

“Kita perlu mengedepankan pendekatan strategis agar masyarakat transmigran dan penduduk lokal menjadi prioritas dalam program-program unggulan pemerintah provinsi,” tegasnya.

Jufri menutup sambutannya dengan ajakan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun kawasan transmigrasi.

“Mari kita buktikan bahwa dengan pemahaman yang sama dan semangat kebersamaan, kita mampu mewujudkan kawasan transmigrasi yang maju, mandiri, dan menyejahterakan,” pungkasnya.