Pemkot Makassar Tegaskan Komitmen Perbaikan APBD 2026, Aliyah Mustika Ilham Hadiri Paripurna Secara Virtual

MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmen untuk menyempurnakan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Makassar. 

Agenda paripurna kali ini membahas Jawaban Wali Kota Makassar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD 2026.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, hadir mewakili Wali Kota Munafri Arifuddin. Kehadirannya dilakukan secara virtual dari Ruang Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, pada Rabu (26/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Makassar memberikan jawaban resmi atas seluruh masukan, catatan strategis, hingga kritik konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD pada paripurna sebelumnya. 

Pemerintah menegaskan seluruh pandangan fraksi menjadi instrumen penting dalam penyempurnaan arah kebijakan fiskal Kota Makassar tahun 2026.

“Seluruh pandangan fraksi menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran 2026 mampu menjawab tantangan kota, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham dalam penyampaiannya.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, dan berlangsung secara lancar. Para pimpinan dan anggota DPRD baik yang hadir secara fisik maupun virtual mengikuti jalannya pembahasan dengan penuh perhatian.

Dari unsur pemerintah daerah, hadir pula jajaran kepala SKPD, staf ahli, serta perwakilan Forkopimda Kota Makassar. Kehadiran unsur strategis tersebut mencerminkan sinergi antar lembaga dalam memastikan arah penyusunan APBD berjalan komprehensif dan terukur.

Pemkot Makassar menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat pembangunan kota, mendorong inovasi pelayanan, serta memastikan seluruh program prioritas tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan respons yang disampaikan di paripurna tersebut, proses pembahasan APBD 2026 memasuki tahap berikutnya sebelum nantinya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.