MAKASSAR, Trotoar.id – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Muhidin Mohamad Said, mengungkapkan adanya kajian serius di internal Partai Golkar terkait peluang kembalinya sistem pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Wacana tersebut disampaikannya dalam pertemuan konsolidasi bersama 24 Ketua DPD II Partai Golkar se-Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (24/12/2025).
Baca Juga :
Menurut Muhidin, tanda-tanda ke arah perubahan mekanisme Pilkada itu sudah mulai terlihat dari sejumlah sinyal politik nasional.
“Kalau kita menyimak dengan baik pidato Ketua Umum dan Bapak Presiden saat Rapimnas, itu identik arahnya. Ini tanda-tanda ke arah sana, apalagi koalisi saat ini sangat solid,” ujar legislator delapan periode tersebut.
Butuh Pemimpin dengan Kapasitas Lobi Tingkat Tinggi Jika sistem Pilkada kembali digelar melalui DPRD, kata Muhidin, maka profil kepemimpinan Golkar Sulsel juga harus mengalami penyesuaian.
“Kita tidak lagi hanya butuh figur yang populer di akar rumput, tetapi kita memerlukan pemimpin yang memiliki kemampuan lobi tingkat tinggi dan otoritas kuat di parlemen,” tegas Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.
Ia menilai figur seperti itu penting agar Golkar tetap menjadi kekuatan penentu dalam pengambilan kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Efisiensi Fiskal dan Stabilitas Politik
Selain pertimbangan politik, Muhidin menyebutkan wacana perubahan mekanisme Pilkada juga dipicu alasan efisiensi anggaran daerah dan stabilitas sosial.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada langsung selama ini menjadi beban berat bagi banyak daerah, terutama daerah dengan fiskal terbatas.
“Banyak daerah berteriak karena kemampuan fiskalnya rendah, apalagi jika sampai terjadi pemilihan ulang. Bahkan ada yang sampai menarik pos-pos anggaran sensitif hanya untuk membiayai Pilkada,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam kajian Golkar, pemilihan gubernur hampir dipastikan akan dikembalikan ke DPRD. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, mekanismenya akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Daerah yang fiskalnya kuat masih bisa Pilkada langsung. Yang fiskalnya rendah, dipilih melalui DPRD,” katanya.
Instruksi Perkuat Fraksi
Mengantisipasi skema ini, Muhidin memerintahkan seluruh Ketua DPD II Golkar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Fraksi Golkar di DPRD masing-masing.
“Fraksi adalah wajah partai di parlemen. Jika sistem ini diberlakukan, fraksi menjadi kunci kemenangan kita. Tidak boleh ada lagi fraksi yang pasif,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa isu Pilkada melalui DPRD akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kriteria Ketua DPD I Golkar Sulsel pada Musda mendatang.
Pemimpin baru, kata Muhidin, harus memiliki “DNA parlemen” yang kuat untuk memastikan konsolidasi suara partai berjalan efektif.
Transisi Kepemimpinan dan Konsolidasi
Muhidin menegaskan, penunjukan dirinya sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel merupakan bagian dari langkah partai untuk memastikan transisi kepemimpinan yang sejalan dengan dinamika politik nasional.
“Hampir semua daerah sudah menyelesaikan Musda. Kami berharap Sulsel juga segera menyusul, paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan mengenai struktur kepengurusan, Muhidin memastikan perubahan hanya terjadi pada posisi ketua. “Yang Plt hanya saya. Jadi hanya posisi ketua yang mengalami penyesuaian,” tandasnya.
Komentar