MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Melalui sistem integrasi server dan aplikasi layanan, Pemkot Makassar menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp20–30 miliar per tahun, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Rapat Pembahasan Pengintegrasian Server IT dan Aplikasi SKPD di Ruang Rapat Sipakatau, Balai Kota Makassar, Selasa (30 Desember 2025).
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar serta seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkot Makassar.
Penghematan anggaran tersebut didukung melalui penguatan Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+) sebagai Super Apps yang mengintegrasikan seluruh layanan publik dalam satu platform bersama.
Saat ini, LONTARA+ telah menghubungkan layanan pada 51 SKPD dan 210 subbagian, lengkap dengan integrasi standar layanan dan sistem pengelolaan yang seragam.
Selain itu, LONTARA+ juga telah tersinkronisasi dengan Dasbor Command Center Diskominfo sehingga seluruh layanan dan aduan masyarakat dapat dipantau secara real time untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa seluruh aplikasi dan server teknologi informasi di lingkungan perangkat daerah akan terintegrasi dan dikelola secara terpadu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar.
Menurutnya, regulasi nasional menegaskan bahwa pengelolaan sistem informasi pemerintahan harus berada dalam satu tata kelola yang terkoordinasi, bukan dikelola secara terpisah oleh masing-masing SKPD.
“Tidak ada satu pun aturan yang membolehkan SKPD membangun infrastruktur IT sendiri tanpa governance dari Diskominfo,” tegasnya.
Sentralisasi ini dinilai akan meningkatkan keamanan data, menekan duplikasi aplikasi, mengurangi biaya operasional, serta memudahkan pengawasan dan pengendalian layanan digital pemerintah
Meski terintegrasi, Munafri memastikan bahwa peran SKPD tidak dihilangkan. Diskominfo akan bertindak sebagai pengelola utama infrastruktur digital kota, termasuk data center, cloud, server, storage, keamanan informasi, hingga integrasi sistem.
Sementara itu, SKPD tetap diberi ruang untuk mengelola modul layanan, proses bisnis, konten, serta inovasi layanan sesuai kebutuhan sektor masing-masing.
“Ini bukan soal kewenangan, tetapi soal pelayanan. Semua harus bergerak dalam satu sistem. SKPD tetap punya tanggung jawab, terutama pengelolaan perangkat yang berada di unit masing-masing,” ujarnya.
Munafri mengungkapkan, jika kebijakan ini berjalan konsisten, potensi efisiensi anggaran selama lima tahun dapat mencapai ratusan miliar rupiah.
Selain efisiensi fiskal, integrasi juga mengurangi risiko hukum, mempermudah audit, memperkuat keamanan data, dan mempercepat proses layanan publik.
Ia mencontohkan layanan strategis seperti pelayanan perizinan (PTSP) harus dapat dipantau masyarakat secara terbuka melalui LONTARA+, mulai dari proses, biaya, hingga status pelayanan.
“Pelayanan harus transparan. Masyarakat harus tahu prosesnya, biayanya, dan alurnya,” tegasnya.
Di hadapan jajaran SKPD, Munafri juga mengajak generasi muda Makassar untuk terlibat dalam penguatan transformasi digital kota. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan semangat berbagi untuk membangun sistem layanan publik yang lebih baik.
Menutup arahannya, mantan bos PSM Makassar itu menegaskan, efisiensi dan keberhasilan digitalisasi hanya dapat tercapai jika seluruh perangkat daerah bekerja rapi, disiplin, dan patuh terhadap tata kelola yang telah ditetapkan.
“Kalau tidak rapi dan tidak taat, efisiensi tidak akan muncul. Digitalisasi harus mempermudah, mempercepat, dan membuat semuanya transparan,” pungkasnya.
Komentar