MAKASSAR, Trotoar.id – Dampak banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kota Makassar mulai menunjukkan tren penurunan.
Pemerintah Kota Makassar mencatat, dari tiga kecamatan yang selama ini menjadi langganan banjir, pada kejadian terakhir hanya satu wilayah yang sempat melakukan pengungsian, itupun dalam durasi yang relatif singkat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut kondisi tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam upaya penanganan banjir, meskipun Kota Makassar saat ini masih berada dalam periode cuaca ekstrem.
Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam siaran pagi Jurnal Nusantara Kompas TV, yang disiarkan langsung dari Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (14/1/2026).
“Dari lima posko pengungsian yang sempat dibuka, kini tersisa dua posko dengan sekitar 50 kepala keluarga. Ini menandakan situasi sudah jauh lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan, persoalan banjir di Makassar tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis kota. Sejumlah kawasan rawan genangan berada di wilayah cekungan serta bantaran sungai, yang menyebabkan air mudah tertahan saat curah hujan tinggi.
Kondisi tersebut diperparah dengan hujan ekstrem yang, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Februari mendatang.
Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa faktor utama warga harus mengungsi bukan semata karena ketinggian air, melainkan akibat terganggunya sistem sanitasi rumah tangga.
Terendamnya fasilitas toilet dan saluran limbah membuat sebagian warga terpaksa meninggalkan rumah demi alasan kesehatan dan keselamatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut secara berkelanjutan, Pemkot Makassar tengah menyiapkan langkah-langkah teknis berbasis kajian ilmiah.
Pemerintah menggandeng sejumlah perguruan tinggi serta berkoordinasi dengan balai yang menangani sungai di wilayah Makassar guna memperbaiki sistem alur air.
“Kami melakukan kajian bersama sejumlah universitas dan berkoordinasi dengan balai sungai untuk menentukan alur air yang tepat, sehingga genangan tidak terus berulang di kawasan permukiman,” jelasnya.
Di tengah kondisi cuaca ekstrem ini, Pemkot Makassar juga meningkatkan status kesiapsiagaan. Munafri menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait, mulai dari BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Dinas Sosial, untuk siaga penuh dalam merespons potensi bencana.
Kesiapsiagaan tersebut meliputi penyiapan shelter, logistik, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi dampak lanjutan cuaca ekstrem, seperti angin kencang, pohon tumbang, hingga gelombang tinggi di wilayah pesisir.
“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Pemerintah memastikan seluruh sumber daya siap digunakan apabila terjadi kondisi darurat,” tegas Munafri.
Ia berharap, melalui pendekatan ilmiah dan kolaborasi lintas sektor, upaya pengendalian banjir di Kota Makassar dapat menghasilkan solusi jangka panjang, khususnya dalam pembenahan sistem drainase dan tata kelola air di wilayah rawan banjir tahunan. (*)
Komentar