MAKASSAR, Trotoar.id — Program pembebasan iuran sampah yang menjadi salah satu janji politik Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu warga kurang mampu di Kota Makassar.
Sejak diberlakukan pada Juli 2025, kebijakan ini telah menjangkau 49.209 kepala keluarga (KK) di seluruh kecamatan.
Kebijakan pro-rakyat tersebut diatur melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Retribusi Sampah.
Program ini menyasar masyarakat miskin dan kurang mampu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kota dalam meringankan beban ekonomi sekaligus menjamin layanan kebersihan tetap berjalan optimal.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, penerima manfaat iuran sampah gratis terdiri dari dua kategori rumah tangga, yakni pelanggan listrik R1/450 VA dan R1/900 VA. Untuk kategori R1/450 VA, tercatat sebanyak 11.487 KK yang tersebar di 14 kecamatan.
Sementara itu, kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/900 VA mencatat jumlah penerima lebih besar, yakni 37.722 KK.
Dengan demikian, total warga Makassar dari kelompok miskin dan kurang mampu yang menikmati pembebasan iuran sampah mencapai 49.209 KK berdasarkan data tahun 2025.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, menjelaskan bahwa penetapan penerima manfaat dilakukan secara selektif dan mengacu pada regulasi yang berlaku. Salah satu indikator utama adalah daya listrik rumah tangga, yakni 450 VA dan 900 VA, yang merepresentasikan kelompok berpenghasilan rendah.
“Pembebasan iuran sampah ini diperuntukkan bagi warga miskin dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA. Penetapannya dilakukan berdasarkan data resmi yang telah diverifikasi,” ujar Helmy, Sabtu (24/1/2026).
Untuk kategori R1/450 VA, Kecamatan Biringkanaya tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 2.607 KK.
Disusul Kecamatan Manggala sebanyak 1.687 KK dan Tamalanrea 1.520 KK. Program ini juga menjangkau kecamatan lain, baik di wilayah pusat kota maupun pesisir.
Adapun pada kategori R1/900 VA, Kecamatan Manggala menjadi wilayah dengan penerima tertinggi mencapai 5.696 KK, disusul Rappocini 4.808 KK, Tamalate 4.143 KK, serta Panakkukang dan Mariso yang masing-masing mencatat lebih dari 3.000 KK.
Data ini menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan iuran sampah menyasar kawasan padat penduduk secara merata.
Helmy menegaskan, program iuran sampah gratis bukan sekadar janji, melainkan kebijakan nyata yang telah berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menepis anggapan bahwa program tersebut tidak berjalan di lapangan.
“Faktanya, layanan iuran sampah gratis tetap berjalan. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan keadilan sosial dan pelayanan dasar yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengendalian, rumah tangga penerima manfaat diberikan tanda khusus berupa stiker dan barcode resmi. Penanda ini memudahkan petugas kebersihan dalam memastikan pelayanan pengangkutan sampah berjalan sesuai ketentuan.
Selain pembebasan penuh, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan keringanan tarif retribusi sampah bagi rumah tangga dengan daya listrik 1.300 VA hingga 2.200 VA, sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Tujuan utama kebijakan ini adalah meringankan beban warga miskin sekaligus memastikan pelayanan kebersihan tetap adil, inklusif, dan merata di seluruh wilayah Kota Makassar,” tutup Helmy. (*)
Komentar