MAKASSAR, Trotoar.id — Sulawesi Selatan memperkuat posisinya sebagai salah satu sentra produksi sekaligus simpul distribusi pangan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Potensi produksi pertanian, dukungan infrastruktur, dan penguatan kerja sama antardaerah menjadi modal penting untuk menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga pangan di kawasan timur Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).
Mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok Pangan untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan distribusi pangan, perubahan iklim, dan gejolak harga kebutuhan pokok.
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman; Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo; serta Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris. Hadir pula perwakilan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perbankan, BUMN, pelaku usaha, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua.
Fatmawati mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Indonesia Timur.
Sejumlah komoditas unggulan Sulsel, seperti beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, dan hasil perikanan, menjadi potensi yang dapat mendukung pasokan pangan lintas wilayah.
Namun, menurutnya, kekuatan produksi harus diimbangi sistem distribusi yang efisien.
Tanpa konektivitas yang memadai, kelebihan pasokan di suatu daerah belum tentu dapat segera menjawab kebutuhan wilayah lain yang mengalami kekurangan.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga konektivitas sangat dibutuhkan,” ujar Fatmawati.
Karena itu, penguatan jaringan transportasi dan kerja sama antardaerah dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pasokan, mengurangi disparitas harga, serta memastikan pangan dapat menjangkau masyarakat dengan biaya yang lebih efisien.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjutnya, juga menjalankan pembangunan infrastruktur jalan melalui program tahun jamak atau multiyears Tahun Anggaran 2026.
Pembangunan tersebut disertai pengembangan jaringan irigasi untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung produktivitas pertanian.
Di balik potensi produksi yang dimiliki, Sulawesi Selatan dan kawasan Sulampua masih menghadapi sejumlah tantangan dalam distribusi pangan.
Fatmawati menyoroti keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold chain) dan tingginya biaya logistik angkutan laut. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran distribusi, kualitas komoditas yang mudah rusak, serta keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen.
Penguatan fasilitas penyimpanan, efisiensi transportasi, dan perbaikan koordinasi distribusi menjadi langkah penting agar komoditas dari daerah surplus dapat menjangkau wilayah tujuan secara tepat waktu.
Ia berharap GPIPS Sulampua mampu mendorong langkah konkret, mulai dari perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), penguatan neraca pangan, hingga peningkatan dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan.
“Melalui GPIPS ini kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, khususnya perluasan Kerja Sama antardaerah (KAD), penguatan neraca pangan kita, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, dan infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan,” katanya.
Selain distribusi, risiko perubahan iklim juga menjadi perhatian. Fatmawati menyebut dukungan Kementerian Pertanian melalui program Optimasi Lahan Rawa, pompanisasi, dan listrik masuk sawah membantu petani mengantisipasi dampak kekeringan akibat El Niño.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, mengatakan GPIPS Sulampua 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan melalui kolaborasi antardaerah dan peningkatan efisiensi rantai pasok.
Pelabuhan Makassar dipilih sebagai lokasi kegiatan karena perannya sebagai salah satu pintu gerbang distribusi pangan menuju berbagai wilayah di kawasan timur Indonesia.
Menurut Thomas, gejolak harga pangan tidak hanya tercermin dalam angka inflasi, tetapi juga langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.
Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengurangi daya beli, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan pendekatan Talu Karsa Pangan Sulampua, yang mencakup tiga pilar, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Karsa Daya diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana produktif serta akses pembiayaan perbankan.
Karsa Sambung berfokus pada perluasan kerja sama antardaerah, penguatan distribusi, dan efisiensi biaya logistik.
Sementara itu, Karsa Tata menitikberatkan pada penguatan kelembagaan pangan, kerja sama pelaku usaha, sekolah lapang iklim, serta pengembangan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini.
Thomas juga menyoroti sejumlah praktik yang dikembangkan di kawasan Sulampua, antara lain modernisasi peternakan dengan sistem closed house di Sulawesi Selatan, program Taksi Nelayan berbasis koperasi di Gorontalo, serta pengembangan Mini Distribution Center untuk memperpendek rantai pasok pangan.
“Ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pangan, penyederhanaan regulasi, serta penguatan koperasi dan fasilitas penyimpanan.
Menurutnya, produksi yang melimpah harus diimbangi sistem distribusi yang efisien. Dengan demikian, petani dapat memperoleh harga yang layak, sementara konsumen tetap memiliki akses terhadap pangan dengan harga terjangkau.
Pengembangan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan penguatan koperasi dinilai dapat membantu menyerap hasil panen ketika produksi melimpah, sekaligus mendukung distribusi saat pasokan berkurang.
Amran juga memaparkan kebijakan pemerintah di sektor pertanian, termasuk penyederhanaan penyaluran pupuk, peningkatan produksi pangan, dan pengembangan hilirisasi komoditas untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa kelancaran pasokan merupakan salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi pangan.
Ia menilai tantangan distribusi di kawasan Sulampua membutuhkan koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog, dan BUMN logistik, termasuk Pelindo, Pelni, dan ASDP.
Kerja sama antardaerah, menurutnya, perlu dilengkapi target yang terukur, mulai dari volume pasokan dan efisiensi biaya distribusi hingga dampaknya terhadap harga pangan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi disparitas harga antarwilayah dan menjaga daya beli masyarakat.
Bagi Sulawesi Selatan, penguatan konektivitas dan kerja sama antardaerah menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi produksi pangan sekaligus memperluas jangkauan distribusi ke kawasan Sulampua.
Bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Pemprov Sulsel terus memperkuat pengendalian inflasi melalui empat kerangka utama, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif melalui TPID.
Keempat aspek tersebut perlu berjalan beriringan agar peningkatan produksi dapat diikuti kelancaran distribusi dan kestabilan harga di tingkat konsumen.
Melalui GPIPS Sulampua 2026, pemerintah dan para pemangku kepentingan diharapkan mampu membangun sistem pangan regional yang lebih terhubung, efisien, dan tangguh menghadapi risiko iklim.
Bagi Sulawesi Selatan, keberhasilan upaya tersebut bukan hanya memperkuat posisi sebagai sentra produksi, tetapi juga meningkatkan kontribusi daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di kawasan timur Indonesia.
Komentar