Wakil Ketua DPRD Sulsel Hadiri Nobar Laporan Perekonomian Nasional

Makassar, Trotoar.id  – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, menghadiri kegiatan nonton bareng peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung di Baruga Pinisi Lantai 4, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, pada Rabu (28/1/2026), dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, lembaga legislatif, serta kalangan akademisi.

Peluncuran laporan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia dalam memperkuat pemahaman publik dan pengambil kebijakan terhadap kondisi terkini serta arah kebijakan perekonomian nasional ke depan.

Dalam pemaparannya, Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2025 menyajikan sejumlah indikator strategis, diantaranya proyeksi pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, serta berbagai tantangan dan peluang pembangunan nasional di tahun 2025.

Selain sebagai agenda peluncuran laporan, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi dan pertukaran pandangan bagi para pemangku kepentingan dalam merespons dinamika perekonomian nasional maupun daerah.

Yasir Machmud menilai, laporan perekonomian tersebut memiliki peran penting sebagai bahan rujukan bagi DPRD, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi ekonomi nasional akan membantu DPRD dalam merumuskan kebijakan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Yasir Machmud menyampaikan komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus mendukung kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, DPRD Sulsel akan mendorong pemanfaatan data dan kajian ekonomi yang akurat sebagai dasar dalam perumusan kebijakan daerah, guna memastikan setiap kebijakan yang diambil berbasis pada analisis yang kuat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.