MAKASSAR, Trotoar.id— Rentetan kejadian pohon tumbang yang terjadi dalam dua pekan terakhir di sejumlah titik di Kota Makassar kembali memunculkan sorotan terhadap efektivitas pemeliharaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar.
Sorotan ini menguat menyusul laporan resmi DLH yang menyebut telah melakukan pemangkasan dan penebangan pohon dalam jumlah besar sepanjang Januari 2026.
Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan tren sebaliknya, dengan masih maraknya insiden pohon tumbang yang mengganggu aktivitas warga dan membahayakan keselamatan publik.
Baca Juga :
Dalam laporan DLH Makassar, tercatat sebanyak 296 pohon dilakukan pemangkasan, 56 pohon dinyatakan tidak layak dan ditebang, serta 102 pohon tumbang ditangani. Secara akumulatif, terdapat 454 pohon yang masuk dalam kegiatan pemeliharaan selama Januari 2026.
Secara administratif, angka tersebut mencerminkan intensitas kegiatan mitigasi yang cukup tinggi.
Namun, fakta di lapangan menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas dan ketepatan sasaran program tersebut.
Sejumlah pohon tumbang dilaporkan menimpa badan jalan dan kendaraan warga, antara lain di Jalan AP Pettarani, Jalan Urip Sumoharjo, hingga kawasan permukiman padat penduduk.
Kondisi fisik pohon yang tumbang memperlihatkan tanda-tanda kerusakan lama, mulai dari akar terangkat, batang keropos, hingga cabang besar yang membusuk.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah kegiatan pemeliharaan yang dilaporkan benar-benar menjangkau titik-titik rawan dan pohon berisiko tinggi?
Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH), Achmad Yusran, menilai rangkaian kejadian tersebut tidak dapat dipandang sebagai insiden biasa.
“Kita tidak sedang berbicara soal satu atau dua pohon tumbang. Ini sudah membentuk pola. Jika laporan menunjukkan ratusan pohon dipangkas, tetapi yang tumbang justru pohon-pohon tua dan rapuh di titik strategis, berarti ada bagian yang tidak tersentuh oleh program pemeliharaan,” ujar Yusran, Minggu (8/2/2026).
Menurutnya, pemeliharaan pohon seharusnya berbasis pada pemantauan kondisi fisik dan tingkat risiko, bukan semata rutinitas administratif.
“Pohon tidak tumbang secara tiba-tiba. Ada tanda-tanda yang bisa dideteksi lebih awal. Jika tanda-tanda itu luput dari pemantauan, berarti sistem pengawasan dan pemeliharaan perlu dievaluasi menyeluruh,” tambahnya.
Analisis terhadap data DLH juga menunjukkan adanya kesenjangan logis antara laporan kegiatan dan realitas lapangan.
Dengan hampir 300 pohon dipangkas, potensi cabang patah seharusnya menurun signifikan. Begitu pula dengan penebangan 56 pohon tidak layak yang semestinya mengurangi risiko tumbangnya pohon tua di ruang publik.
Namun, fakta bahwa puluhan pohon tumbang dalam waktu berdekatan justru menimbulkan dugaan bahwa pemeliharaan belum menyasar titik kritis atau pohon berisiko tinggi secara tepat.
DLH Makassar juga melaporkan luasan pemeliharaan mencapai 1,63 hektare, berdasarkan estimasi teknis 0,0036 hektare per pohon.
Pendekatan estimatif yang seragam ini dinilai belum cukup merepresentasikan kompleksitas kondisi lapangan, terutama di kawasan dengan kepadatan lalu lintas tinggi dan pepohonan berusia tua.
Bahkan, beberapa lokasi yang belakangan mengalami insiden pohon tumbang tidak tercatat sebagai area prioritas dalam laporan pemeliharaan tersebut.
Kondisi ini memicu kritik dari warga dan pemerhati lingkungan yang menilai pola kerja pemeliharaan masih cenderung reaktif.
Respons penanganan setelah pohon tumbang dinilai cukup cepat, namun upaya pencegahan sebelum kejadian belum menunjukkan efektivitas optimal.
Sejumlah pihak kini mendesak DLH Makassar untuk melakukan verifikasi ulang data pemeliharaan, audit rute kerja lapangan, serta memperketat standar operasional prosedur (SOP) pemantauan pohon berisiko tinggi, khususnya di jalur lalu lintas utama dan kawasan padat aktivitas.
Tanpa evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistemik, insiden pohon tumbang dikhawatirkan akan terus berulang setiap musim hujan, dengan risiko yang semakin besar bagi keselamatan publik.
Warga berharap data pemeliharaan yang dilaporkan tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi benar-benar berdampak nyata terhadap keamanan pengguna jalan, keselamatan warga, serta kualitas ruang hijau Kota Makassar. (*)
Komentar