Appi Warning Birokrasi: Deep State dan Ego Sektoral Bisa Hambat Pembangunan

MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus mengakselerasi arah pembangunan guna mewujudkan kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

Memasuki tahun perencanaan 2026, komitmen tersebut tercermin dari tingginya partisipasi usulan program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Total sebanyak 2.181 usulan masuk dalam sistem perencanaan, terdiri dari 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral.

Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang kini dalam tahap sinkronisasi dan penajaman prioritas.

Gambaran tersebut mengemuka dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026).

Forum ini dihadiri langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar sebagai bentuk konsolidasi bersama dalam merumuskan arah pembangunan 2026.

Dalam arahannya, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, menyampaikan peringatan tegas terkait persoalan internal birokrasi.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan sinergi antarperangkat daerah.

Namun, sebelum berbicara soal koordinasi lintas sektor, pembenahan internal di masing-masing perangkat harus diselesaikan terlebih dahulu.

“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegasnya.

Appi bahkan menyinggung potensi praktik deep state dan state capture di lingkup pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut dapat terjadi ketika kelompok tertentu dalam sistem birokrasi mampu memengaruhi arah kebijakan yang tidak sejalan dengan pimpinan.

Selama hampir satu tahun melakukan pengamatan, ia mengaku menemukan indikasi praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta masih kuatnya ego sektoral yang menghambat prioritas pembangunan.

“Inilah yang menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” ujarnya.

Ia memastikan akan melakukan pengawasan dan cross check langsung terhadap pelaksanaan program, bahkan melibatkan unsur non-pemerintahan untuk memastikan transparansi.

Digitalisasi sistem pemerintahan juga ditegaskannya sebagai instrumen penguatan integritas, meski diakui belum seluruh perangkat daerah terbuka terhadap proses tersebut.

“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Pastikan program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.
Isu Kebersihan hingga Double Budgeting Jadi Sorotan

Appi juga menyoroti persoalan kebersihan kota sebagai isu krusial. Program “Jumat Bersih” ditegaskan menjadi agenda rutin hingga tingkat RT setiap pekan.

Penataan taman kota, penertiban spanduk dan baliho semrawut, termasuk larangan iklan rokok di kawasan jantung kota, turut menjadi perhatian.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting antarperangkat daerah serta meminta target pendapatan tidak disusun terlalu rendah demi memudahkan pencapaian insentif.

Di akhir arahannya, ia menegaskan pentingnya integritas dan keberanian memberi masukan kepada pimpinan.

“Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota yang lebih baik dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tukasnya.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya penyelarasan program perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan kota.

“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci,” ujarnya singkat.
Prioritas Strategis 2026: Pendidikan hingga Infrastruktur

Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah rekomendasi program strategis hasil sinkronisasi lintas SKPD.

Bidang Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya dan SDN KIP Maccini Penguatan pendidikan inklusi dan pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD)

Penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) by name by address
Distribusi langsung baju sekolah gratis sebelum tahun ajaran baru

Bidang Kesehatan Peningkatan layanan di Kepulauan Sangkarrang Pelatihan bahasa isyarat bagi petugas puskesmas dan RSUD Penyusunan SOP pelayanan ramah disabilitas

Klaim layanan kesehatan bagi ODGJ terlantar dan tidak mampu
Bidang Sosial Penambahan tenaga pekerja sosial Penguatan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Pendataan disabilitas di wilayah rawan bencana

Penyediaan penerjemah bahasa isyarat
Infrastruktur dan Lingkungan
Akses air bersih dan sanitasi aman (Makassar Utara, Timur, dan pesisir)
Peningkatan jalan, jembatan, drainase, dan pengendalian banjir

Penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (bank sampah, TPS3R)
Ekonomi dan Pariwisata

Pengembangan urban farming di lorong dan pekarangan

Penguatan kelembagaan nelayan dan petani

Peningkatan destinasi wisata dan konektivitas udara

Pendaftaran HAKI dan sertifikasi SDM ekonomi kreatif

Transformasi digital koperasi dan penguatan UMKM

Dahyal menegaskan seluruh usulan akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar 2026.

“Harapannya, seluruh program mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)