Makassar, Trotoar.id — Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, A. Azizah Irma, menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (13/2/2026).
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BUMN, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
HLM kali ini mengusung tema upaya stabilisasi harga menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026, sekaligus penguatan sinergi dalam percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota diminta memperkuat koordinasi, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Selain itu, penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD juga menjadi fokus pembahasan.
Digitalisasi sistem pembayaran dan transaksi keuangan dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan publik, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kehadiran Ketua Komisi B DPRD Sulsel dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap upaya pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah.
Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan serta penganggaran terkait kebijakan-kebijakan tersebut.
Melalui forum HLM TPID dan TP2DD ini, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat sinergi kebijakan, mempercepat respons terhadap dinamika harga, serta mendorong implementasi transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.
Diharapkan, langkah-langkah konkret yang disepakati dalam pertemuan ini mampu menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan secara berkelanjutan menjelang dan selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026.
Komentar