MAKASSAR, Trotoar.id – Anggota DPRD Kota Makassar, H Syaiful, kembali melanjutkan kegiatan reses kedua masa sidang kedua Tahun Anggaran 2025–2026, Sabtu (14/2/2025).
Reses kali ini digelar di Jalan Naja Dg Nai, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, dan dihadiri Babinsa, Bhabinkamtibmas, lurah Rappokalling, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga setempat yang tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan.
Dalam sambutannya, H Syaiful menegaskan bahwa kegiatan reses menjadi momentum penting untuk mendengar langsung berbagai permasalahan warga, khususnya di Kelurahan Rappokalling.
“Setiap aspirasi yang muncul akan menjadi catatan penting bagi kami dan akan kami bacakan langsung di hadapan Wali Kota Makassar pada rapat Paripurna penyampaian hasil reses,” ungkapnya.
Politisi Partai NasDem itu berharap masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan usulan secara terbuka agar seluruh persoalan yang dihadapi dapat diperjuangkan secara maksimal di DPRD.
“Saya berharap warga tidak ragu menyampaikan persoalannya. Reses ini adalah ruang resmi untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi keluhan ta’ semua, insya Allah akan kami kawal sampai ada tindak lanjut dari pemerintah kota,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan DPRD sangat dibutuhkan agar setiap program pembangunan tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Keluhan BPJS Nonaktif Jadi Sorotan
Pada sesi dialog, Anggota Komisi A DPRD Makassar ini menerima aspirasi terkait BPJS nonaktif akibat pembaruan data yang mengacu pada sistem desil Kartu Keluarga (KK).
Sejumlah warga mengeluhkan layanan kesehatan mereka terhenti karena perubahan status kepesertaan.
Menanggapi hal tersebut, H Syaiful menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan warga yang berhak tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
“Persoalan BPJS ini menyangkut hak dasar masyarakat. Saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan agar data warga bisa diverifikasi ulang.Jangan sampai ada warga yang layak justru tidak tercover hanya karena persoalan administrasi,” ujarnya.
Selain itu, warga juga meminta agar pemerintah kelurahan dan DPRD berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait maraknya mainan anak berupa senjata berpeluru plastik yang digunakan untuk bermain perang-perangan.
Mainan tersebut dinilai berpotensi menyebabkan cedera mata serius serta memicu konflik antar anak bahkan remaja.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, H Syaiful menyatakan akan mendorong pengawasan lebih ketat serta sosialisasi kepada orang tua dan pedagang.
“Kita tidak ingin ada korban hanya karena permainan yang tidak terkontrol. Saya akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kepolisian untuk mencari solusi, apakah perlu ada imbauan resmi atau penertiban terhadap penjualan mainan berbahaya tersebut,” tegasnya.
Ia juga mengimbau para orang tua untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kegiatan reses ini menjadi bukti komitmen H Syaiful dalam memperkuat kedekatan dengan konstituen.
Melalui dialog langsung, berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat berhasil dihimpun sebagai bahan perjuangan untuk diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar. (*)
Komentar