MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan tahun 2027 akan menjadi momentum percepatan pembangunan Kota Makassar.
Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027 yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).
Musrenbang tersebut menjadi forum strategis untuk menentukan arah pembangunan Kota Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa RKPD 2027 harus menjadi instrumen yang benar-benar mampu mempercepat pembangunan kota serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“RKPD 2027 harus menjadi instrumen akselerasi pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif. Tahun 2027 adalah tahun percepatan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas, integrasi, dan keberlanjutan,” ujar Munafri.
Munafri menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar menetapkan empat pilar utama kebijakan pembangunan yang menjadi fokus dalam RKPD 2027.
Pilar pertama adalah akselerasi pembangunan infrastruktur perkotaan. Fokus kebijakan ini mencakup peningkatan kemantapan jalan, penguatan konektivitas antarwilayah, revitalisasi sistem drainase untuk mengurangi genangan dan banjir, serta pengembangan transportasi publik yang terintegrasi.
Pilar kedua adalah pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pemerintah kota menargetkan peningkatan ruang terbuka hijau, modernisasi sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL), serta peningkatan kualitas air dan sanitasi.
Pilar ketiga yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penurunan angka stunting, penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan vokasi, serta pengembangan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri modern dan ekonomi digital.
Sementara pilar keempat adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital, melalui integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta konsolidasi data melalui sistem Satu Data Makassar.
Munafri juga menegaskan posisi strategis Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.
Karena itu, menurutnya, arah kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, termasuk visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
“Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lokomotif pertumbuhan di kawasan timur Indonesia. Karena itu perencanaan pembangunan harus terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut memberikan sejumlah catatan strategis bagi Pemerintah Kota Makassar, terutama terkait penataan lingkungan dan pengelolaan sampah.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kota Makassar dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) serta menata pelaku UMKM yang selama ini memanfaatkan bahu jalan dan trotoar.
“Saya mengapresiasi Pak Wali Kota sudah melakukan penertiban di bahu jalan dan trotoar. Kita perlu bekerja sama dalam penataan UMKM agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tetapi lebih tertib,” ujar Andi Sudirman.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, masih menjadi tantangan besar bagi Kota Makassar.
Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga menaruh perhatian khusus terhadap persoalan tersebut, bahkan Makassar termasuk salah satu kota yang diproyeksikan mendapatkan program pembangunan sistem pengelolaan sampah dari pemerintah pusat.
Andi Sudirman juga mendorong edukasi masyarakat terkait pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
“Masyarakat harus mulai dibiasakan memilah sampah. Misalnya dengan sistem warna, hijau untuk organik, kuning untuk jenis tertentu, dan merah untuk sampah berbahaya,” jelasnya.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk penataan kawasan dan peningkatan kualitas lingkungan kota.
“Makassar ini pusat perputaran ekonomi Sulawesi Selatan. Hampir 30 persen ekonomi daerah berada di sini, sehingga pembangunan Makassar tidak boleh diabaikan,” tutupnya. (*)
Komentar