Oleh: Kamrussamad
Ketua Umum HIPKA (Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam)
Ruang publik Indonesia belakangan ini disuguhi praktik bernegara yang patut diapresiasi, yakni menguatnya tradisi dialog antara negarawan dan kelompok masyarakat sipil (civil society).
Dialog bukan sekadar forum komunikasi, melainkan fondasi penting dalam membangun kepemimpinan yang inklusif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
Setidaknya, ada dua tokoh nasional yang konsisten merawat tradisi ini, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.
Keduanya aktif membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, bahkan kerap menjadikan rumah pribadi sebagai ruang diskusi yang lebih cair, hangat, dan minim sekat protokoler.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga beberapa kali menggelar dialog di Istana Negara. Ini mengandung pesan simbolik kuat bahwa pusat kekuasaan terbuka bagi rakyat.
Aspirasi publik tidak hanya didengar di ruang informal, tetapi juga mendapat tempat di jantung legitimasi negara.
Dialog yang dibangun oleh Prabowo dan JK menunjukkan kesamaan pandangan bahwa civil society adalah mitra strategis dalam menjaga harmoni nasional.
Dalam berbagai forum, Presiden Prabowo tampak terbuka menerima kritik, sekaligus menjawabnya dengan memaparkan capaian program dan solusi atas berbagai tantangan.
Sementara itu, JK menghadirkan peran sebagai negarawan senior yang menampung berbagai aspirasi, sekaligus membagikan pengalaman dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan. Peran ini memperkuat mekanisme checks and balances dalam kehidupan demokrasi.
Dialog yang Saling Melengkapi
Menariknya, dialog yang dilakukan Prabowo dan JK tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membentuk pola yang saling melengkapi seperti rangkaian antara pertanyaan dan jawaban dalam satu ekosistem kebijakan.
Pertama, terkait wacana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Isu ini mengemuka dalam dialog JK bersama Indonesian Council on World Affairs (ICWA).
Namun sebelumnya, Presiden Prabowo telah lebih dulu menjelaskan kepada ulama dan pimpinan ormas Islam bahwa langkah tersebut merupakan strategi menciptakan perdamaian dan mendorong pengakuan Palestina dari dalam forum internasional.
Presiden juga meluruskan informasi yang berkembang di publik terkait isu kontribusi dana, dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki komitmen pembayaran hingga 1 miliar dolar AS, melainkan fokus pada kontribusi pasukan perdamaian.
Kedua, soal komunikasi Kabinet Merah Putih. Dalam dialog JK dengan para pakar komunikasi, muncul kritik terhadap lemahnya koordinasi komunikasi pemerintah.
Aspirasi ini kemudian direspons langsung oleh Presiden Prabowo melalui arahan dalam Sidang Kabinet agar komunikasi publik diperbaiki dan lebih terbuka kepada media.
Ketiga, terkait strategi ekonomi nasional di tengah tekanan geopolitik global. JK menekankan pentingnya program produktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu,
Presiden Prabowo merespons dengan langkah efisiensi anggaran, penghematan energi, hingga realisasi belanja negara dalam skala besar.
Dalam forum dialog di Hambalang, Presiden bahkan mengungkap adanya potensi kebocoran anggaran hingga 30 persen, yang menunjukkan masih terbukanya ruang besar untuk perbaikan tata kelola fiskal.
Merawat Tradisi Dialog
Dialog kebangsaan yang dilakukan Presiden Prabowo dan JK merupakan terobosan penting dalam menghadapi dinamika global yang serba cepat.
Pemerintah dituntut tidak hanya mengambil keputusan secara tepat, tetapi juga mampu mengkomunikasikannya secara transparan kepada publik.
Dalam konteks ini, peran civil society menjadi krusial sebagai jembatan aspirasi rakyat.
Namun, peran tersebut juga menuntut kedewasaan dan objektivitas agar aspirasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan kepentingan publik.
Keterbukaan Presiden Prabowo dalam menerima dialog patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen membangun pemerintahan yang partisipatif.
Demikian pula dengan kesediaan JK yang terus menjadi ruang dengar bagi berbagai aspirasi, mencerminkan dedikasi seorang negarawan yang tak lekang oleh waktu.
Pada akhirnya, dialog bukan sekadar tradisi, melainkan kebutuhan dalam sistem demokrasi modern.
Tradisi ini perlu terus dirawat sebagai praktik politik yang humanis, inklusif, dan solutif demi menjawab tantangan kebangsaan dan mendorong kemajuan Indonesia ke depan.
Komentar