MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar mulai mengambil langkah besar dalam membenahi sistem persampahan yang selama ini menjadi persoalan kompleks.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa transformasi pengelolaan sampah harus dilakukan secara nyata, terukur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga tingkat paling bawah.
Salah satu langkah krusial yang kini tengah dijalankan adalah perubahan metode pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari sistem open dumping atau pembuangan terbuka menuju sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan dan terkontrol.
Transformasi tersebut ditargetkan dapat berjalan dalam kurun waktu 180 hari sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan sesuai standar lingkungan.
Penegasan ini disampaikan Munafri dalam rapat koordinasi terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik serta penanganan persampahan yang digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (6/4/2026).
Dalam arahannya, Munafri menyoroti kondisi pengelolaan sampah yang dinilai sudah mengkhawatirkan karena dampaknya mulai merambah ke kawasan permukiman, bahkan mempengaruhi sektor transportasi dan kesehatan masyarakat.
“Kondisi ini tidak bisa lagi dibiarkan. Harus ada pengendalian serius dengan melibatkan semua pihak,” tegasnya.
Menurutnya, penanganan sampah bukan semata tanggung jawab pemerintah kota, tetapi menjadi tanggung jawab bersama hingga ke tingkat RT dan RW.
Ia mendorong setiap wilayah untuk mulai menerapkan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat.
Berbagai metode sederhana namun efektif, seperti pembuatan biopori, pemanfaatan eco enzyme, hingga budidaya maggot untuk pengolahan sampah organik, dinilai dapat menjadi solusi yang bisa diterapkan secara luas jika didukung partisipasi aktif warga.
Munafri juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar metode-metode tersebut tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan secara konsisten di lingkungan masing-masing.
Disisi lain, ia meminta agar seluruh program penanganan sampah disertai dengan sistem kontrol dan evaluasi yang jelas sejak awal. Hal ini penting agar setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata di lapangan.
Dalam periode 180 hari ke depan, Pemerintah Kota Makassar juga mendorong percepatan proses administrasi dan legalitas pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PLTS), sekaligus menata TPA agar memenuhi standar sanitary landfill.
Munafri mengingatkan bahwa jika pengelolaan TPA tidak memenuhi standar, maka berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.
“Kalau TPA kita tidak sesuai standar, bisa ditutup, bahkan ada potensi konsekuensi pidana. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa seluruh fasilitas pendukung seperti insinerator harus memiliki izin resmi dan sesuai regulasi yang berlaku.
Ia meminta camat dan lurah untuk benar-benar serius dalam menjalankan tugas pengawasan di wilayah masing-masing.
Munafri turut menyoroti tingginya biaya pengelolaan sampah di Makassar yang dinilai belum sebanding dengan hasil yang dicapai.
Saat ini, biaya pengelolaan sampah disebut hampir mencapai Rp1 juta per ton, namun belum mampu menyelesaikan persoalan secara optimal.
Sebagai perbandingan, ia menyinggung keberhasilan Kota Surabaya yang mampu menyelesaikan hingga 99 persen persoalan sampah dengan biaya sekitar Rp600 ribu per ton.
“Artinya biaya kita besar, tapi hasilnya belum maksimal. Ini menunjukkan sistem kita harus dibenahi secara menyeluruh,” tegasnya.
Untuk itu, Munafri mewajibkan setiap kelurahan menghadirkan inovasi, termasuk menetapkan minimal satu RT/RW sebagai kawasan percontohan bebas sampah. Program ini diharapkan menjadi model pengelolaan sampah terintegrasi di tingkat masyarakat.
“Minimal satu kelurahan memiliki satu RT/RW bebas sampah. Ini wajib dan harus menjadi contoh,” ujarnya.
Ia juga kembali menekankan optimalisasi program TEBA (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis masyarakat) agar tidak sekadar menjadi tempat pembuangan, melainkan difungsikan sebagai pusat pengolahan kompos dari sampah organik.
Munafri menjelaskan bahwa pengelolaan TEBA harus dilakukan dengan metode yang benar, yakni pemisahan sampah organik dan anorganik, serta penggunaan material seperti daun kering untuk mendukung proses penguraian.
“TEBA itu bukan tempat buang sampah biasa. Harus ada proses dan pengelolaan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mendorong pembentukan sistem pengumpulan dan pembelian sampah plastik di tingkat RT/RW.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan nilai ekonomi dari sampah sekaligus menekan kebiasaan membuang sampah sembarangan.
Menurutnya, skema penukaran sampah plastik dengan kebutuhan pokok dapat menjadi solusi konkret dalam mendorong ekonomi sirkular di tengah masyarakat.
“Harus ada tempat yang jelas. Sampah plastik itu punya nilai. Kita dorong agar bisa dimanfaatkan dan tidak lagi dibuang sembarangan,” tutupnya.
Komentar