MAKASSAR, Trotoar.id — Persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Makassar kian mendesak dan membutuhkan penanganan serius.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa isu persampahan kini menjadi prioritas utama pemerintah kota dan harus ditangani secara terintegrasi oleh seluruh jajaran hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Munafri dalam rapat koordinasi terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik serta pembenahan sistem persampahan, yang digelar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (6/4/2026).
Baca Juga :
Dalam forum tersebut, ia mengungkapkan bahwa produksi sampah di Makassar saat ini telah mencapai sekitar 800 ton per hari.
Namun, kapasitas pengangkutan yang tersedia baru mampu menjangkau sekitar 67 persen, sehingga masih terdapat lebih dari 30 persen atau sekitar 240 ton sampah yang berpotensi tidak terangkut setiap harinya.
“Ini angka yang besar. Artinya masih ada ratusan ton sampah yang tertinggal setiap hari. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Kondisi ini, menurut Munafri, menuntut pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, khususnya pada aspek pengangkutan.
Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah penataan ulang jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat agar selaras dengan waktu operasional armada pengangkut.
Ia meminta seluruh camat dan lurah untuk segera menyusun pola baru yang lebih efektif dan terukur, termasuk membuat alur atau sistem kerja yang terintegrasi di masing-masing wilayah.
“Perlu diatur ulang jam pembuangan dan jam pengangkutan. Jangan sampai sampah dibuang pagi, tetapi diangkut siang atau sore. Jeda waktu ini yang menyebabkan penumpukan,” ujarnya.
Munafri juga menegaskan agar tidak ada lagi praktik pembuangan sampah di trotoar maupun sudut jalan.
Ia mengingatkan pelaku usaha, khususnya sektor kuliner dan komersial, untuk lebih disiplin dengan menempatkan sampah di dalam area masing-masing serta mengikuti jadwal penjemputan yang telah ditetapkan.
Selain itu, ia menyoroti bahwa selama ini jadwal pengangkutan sebenarnya sudah tersedia, namun tidak diimbangi dengan pengaturan waktu pembuangan oleh masyarakat, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan di lapangan.
Sebagai solusi, ia menegaskan perlunya kebijakan yang mengatur konektivitas antara waktu buang dan waktu angkut sampah, yang nantinya akan diperkuat melalui regulasi resmi pemerintah kota.
“Harus ada koneksi antara waktu buang dan waktu angkut. Kalau ini tidak sinkron, pasti akan ada timbunan sampah di mana-mana,” tegasnya kembali.
Munafri juga memberi perhatian khusus pada kawasan dengan volume sampah tinggi seperti pusat kuliner, area komersial, dan titik aktivitas ekonomi.
Ia meminta agar pengelolaan sampah di wilayah tersebut dilakukan lebih disiplin dan terjadwal.
Di sisi lain, ia menilai sistem penarikan retribusi sampah juga perlu dievaluasi, khususnya pada sektor komersial.
Menurutnya, masih terdapat ketimpangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan besaran iuran yang dibayarkan.
“Jangan sampai sampahnya banyak, tetapi bebannya justru ditanggung pemerintah. Ini harus dihitung ulang secara transparan,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong dilakukan pendataan ulang terhadap seluruh pelaku usaha serta penerapan sistem pembayaran berbasis digital guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Tak hanya itu, Munafri juga meminta agar data penerima subsidi iuran sampah diperbarui.
Ia menilai data yang ada saat ini masih belum sepenuhnya akurat dan perlu diverifikasi ulang agar bantuan tepat sasaran.
“Kita ingin membantu masyarakat kurang mampu dengan membebaskan iuran sampah. Tapi datanya harus valid agar kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh yang berhak,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya penertiban data petugas kebersihan.
Ia meminta camat dan lurah melakukan verifikasi menyeluruh guna memastikan tidak ada data fiktif atau “siluman” yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran.
“Saya yakin masih ada data yang tidak valid. Ini harus dibenahi agar tidak merugikan keuangan daerah,” tegasnya.
Munafri menutup arahannya dengan menekankan bahwa pembenahan sistem persampahan membutuhkan kerja serius, terukur, dan kolaboratif dari seluruh pihak.
“Kalau kita jalankan bersama secara konsisten, saya yakin tingkat kebersihan Kota Makassar akan meningkat signifikan,” pungkasnya.
Komentar