MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus mematangkan program transportasi laut terpadu guna meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan.
Langkah tersebut kini memasuki tahap konkret setelah adanya sinyal dukungan penambahan armada dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Munafri mengungkapkan bahwa rencana penambahan armada kapal telah masuk tahap alokasi dan dalam waktu dekat akan memasuki proses penyerahan kepada Pemerintah Kota Makassar.
Baca Juga :
“Iya, kita sudah mengusulkan penambahan armada ke Direktorat Perhubungan Laut, dan alhamdulillah sudah ada alokasi. Dalam waktu dekat satu unit kapal akan masuk tahap penyerahan,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan, penguatan transportasi laut menjadi kebutuhan mendesak mengingat karakter geografis Makassar yang memiliki wilayah kepulauan dengan mobilitas masyarakat yang sangat bergantung pada jalur laut.
Selama ini, masyarakat kepulauan masih mengandalkan transportasi tradisional yang dikenal sebagai “pete-pete laut”, dengan keterbatasan jadwal, kapasitas, serta aspek keselamatan.
Karena itu, Pemkot Makassar berupaya menghadirkan sistem transportasi laut yang lebih terintegrasi, aman, dan terjangkau untuk menunjang aktivitas ekonomi, sosial, hingga akses layanan dasar masyarakat.
Upaya tersebut turut diperkuat melalui pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Perhubungan yang berlangsung di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Jalan Salodong, Selasa (14/4/2026).
Munafri menegaskan, kehadiran armada kapal baru nantinya akan difungsikan sebagai transportasi reguler dengan trayek tetap yang menghubungkan pulau-pulau di wilayah Kota Makassar.
“Kita pastikan kapal ini akan menjadi moda transportasi masyarakat kepulauan, seperti pete-pete darat yang memiliki rute tetap dan terjadwal,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar telah menyiapkan satu unit kapal percontohan yang akan segera diluncurkan untuk tahap uji coba operasional.
“Kita sudah siapkan satu unit kapal untuk percobaan. Dalam waktu dekat akan kita launching untuk melihat efektivitas operasional di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, satu unit kapal tambahan juga tengah diupayakan melalui skema kolaborasi dengan pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi penguatan layanan transportasi laut secara bertahap.
Munafri menegaskan, program ini merupakan bagian dari visi pemerintah kota dalam menghadirkan konektivitas wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Konektivitas ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah kepulauan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan survei rute pelayaran sekaligus menghitung kebutuhan operasional.
Rute yang disiapkan mencakup lintasan dari daratan menuju Pulau Barrang Lompo, kemudian dilanjutkan ke Lumu-Lumu, Langkai, hingga Lanjukang, sebelum kembali ke titik awal melalui jalur yang telah ditentukan.
“Dari hasil survei, kami juga menghitung kebutuhan BBM serta estimasi waktu tempuh untuk memastikan operasional berjalan optimal,” jelasnya.
Untuk wilayah Pulau Kodingareng, kata Rheza, masih dalam tahap kajian mengingat posisinya yang lebih jauh ke arah laut lepas.
Namun demikian, tidak menutup kemungkinan rute tersebut akan dilayani apabila terdapat tambahan armada di masa mendatang.
Dari sisi operasional, Dishub Makassar memperkirakan frekuensi pelayaran masih terbatas, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, khususnya untuk kebutuhan bahan bakar.
“Untuk tahap awal, kemungkinan baru satu kali dalam sepekan. Jika ada penambahan anggaran, frekuensi bisa ditingkatkan menjadi dua kali,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi cuaca juga menjadi faktor penting dalam operasional, mengingat kapal yang digunakan saat ini merupakan kapal kayu dengan kecepatan maksimal sekitar 7 knot.
Meski memiliki keterbatasan dibandingkan speedboat, kapal tersebut dinilai cukup untuk melayani rute reguler dengan mempertimbangkan aspek keselamatan.
Rheza mengungkapkan, respons masyarakat kepulauan terhadap program ini sangat positif, mengingat selama ini warga kerap menghadapi kesulitan mobilitas, bahkan harus menyewa kapal secara mandiri dalam kondisi darurat.
Namun demikian, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dermaga di sejumlah pulau.
Saat ini, hanya beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung yang memiliki dermaga, meskipun sebagian masih perlu peningkatan kapasitas.
Sementara itu, pulau seperti Lumu-Lumu dan Lanjukang belum memiliki dermaga yang memadai, sehingga menjadi perhatian dalam pengembangan layanan ke depan.
“Ini menjadi catatan penting karena kapal membutuhkan kedalaman tertentu untuk bisa bersandar dengan aman,” jelasnya.
Pemerintah Kota Makassar juga menargetkan layanan transportasi laut ini dapat digratiskan bagi masyarakat, tergantung pada dukungan anggaran yang tersedia.
Untuk tahap awal, program ini akan diawali dengan soft launching sekaligus uji coba operasional guna mengevaluasi efektivitas layanan di lapangan.
“Mudah-mudahan bulan Mei sudah bisa kita mulai dengan soft launching, kemudian dilanjutkan tahap uji coba,” tutup Rheza.
Kehadiran layanan ini diharapkan menjadi solusi transportasi yang terjangkau sekaligus membuka akses ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar.
Kalau mau, saya juga bisa bantu buatkan:
- atau supaya lebih “berisi” untuk pembaca kritis.
Komentar