Anggaran Rp1,08 Miliar untuk 24 Kreator Disorot, DPRD Sulsel Minta Evaluasi Kinerja Diskominfo

MAKASSAR, Trotoar.id — Penggunaan anggaran oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Selatan untuk menggandeng 24 konten kreator menuai sorotan.

Pasalnya, hasil yang dinilai belum maksimal memicu kritik dari DPRD hingga masyarakat di media sosial.

Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat Komisi A DPRD Sulsel saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 di Makassar, Rabu (15/4/2026).

Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, menegaskan bahwa penggunaan anggaran sebesar Rp1,08 miliar harus diimbangi dengan hasil yang terukur dan berdampak nyata bagi publik.

“Konten yang dihasilkan saat ini dinilai masih kurang menarik dan belum optimal dalam menarik perhatian masyarakat,” ujarnya.

Anggaran tersebut diketahui dialokasikan untuk produksi konten digital guna memperkuat citra pemerintah provinsi di media sosial.

Namun, capaian yang dinilai belum signifikan membuat publik mempertanyakan efektivitas program tersebut.

Selain kualitas konten, Komisi A juga menyoroti transparansi pengelolaan anggaran, termasuk identitas para kreator, skema kerja sama, hingga dasar legalitas penggunaan dana yang belum diungkap secara rinci ke publik.

Dalam rapat tersebut, Diskominfo turut menjadi perhatian bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Diketahui, sebelumnya terdapat tiga OPD yang tidak menghadiri rapat awal, yakni Satpol PP, Diskominfo, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Pada rapat lanjutan, hanya Satpol PP dan Diskominfo yang hadir, sementara BKD kembali absen tanpa keterangan.

Komisi A menegaskan pembahasan LKPJ tidak dapat dilanjutkan secara optimal jika OPD terkait tidak hadir untuk memberikan penjelasan langsung.

Tak hanya itu, Diskominfo juga tercatat memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sekitar Rp2,5 miliar dari total anggaran Rp38,8 miliar.

Hal ini semakin memperkuat dorongan DPRD agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan pengelolaan anggaran.

Di sisi lain, reaksi publik di media sosial turut memperlihatkan kekecewaan. Sejumlah netizen menyindir penggunaan anggaran tersebut karena dinilai tidak memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Komentar-komentar tersebut mencerminkan harapan agar pemerintah lebih transparan dan mampu menghadirkan program publikasi yang efektif, informatif, serta berdampak luas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai detail teknis kerja sama maupun daftar 24 konten kreator yang terlibat dalam program tersebut.