MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa triwulan I menjadi fase krusial dalam menentukan arah pembangunan sepanjang tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar Triwulan I yang digelar di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Menurut Munafri, kegiatan monitoring dan evaluasi bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen penting dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga :
Ia menekankan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas output dan outcome yang dihasilkan.
“Program dan kegiatan harus memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Munafri menilai masih terdapat kelemahan dalam keterhubungan antara perencanaan dan pelaksanaan program di sejumlah OPD.
Ia mengingatkan agar setiap program yang dirancang memiliki pola eksekusi yang jelas dan terukur.
“Perencanaan harus terkoneksi dengan pelaksanaan. Jangan sampai program hanya bagus di atas kertas, tapi tidak berjalan maksimal di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti pola kerja OPD yang masih berorientasi pada aktivitas dan serapan anggaran, bukan pada dampak kinerja.
Menurutnya, pendekatan tersebut harus segera diubah menjadi berbasis hasil atau outcome.
Munafri juga mengingatkan bahwa setiap OPD tidak bisa bekerja secara sektoral atau berdiri sendiri.
Ia menekankan pentingnya konektivitas dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam mendorong efektivitas pembangunan.
“Yang kita lihat bukan kinerja per OPD, tetapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota,” jelasnya.
Ia meminta seluruh jajaran meninggalkan pola kerja parsial dan mulai membangun sinergi yang terintegrasi.
Dalam arahannya, Munafri juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Menurutnya, tanpa alat ukur yang pasti, keberhasilan program tidak dapat dievaluasi secara objektif.
“Kalau tidak ada ukuran yang jelas, bagaimana kita tahu program ini berhasil atau tidak,” katanya.
Ia juga mengkritisi pelaksanaan monev yang selama ini dinilai belum menghasilkan keputusan konkret.
“Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar di triwulan berikutnya ada perbaikan dan dampak nyata,” tegasnya.
Munafri menegaskan bahwa setiap kelemahan pada triwulan I harus segera ditindaklanjuti dengan langkah strategis.
Hal tersebut penting agar perbaikan dapat dilakukan lebih awal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Rencana Kerja (Renja).
Menurutnya, seluruh program harus berorientasi pada pencapaian visi pembangunan Kota Makassar.
Ia merujuk pada RPJMD Kota Makassar 2025–2029 yang mengusung visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan”.
“RPJMD bukan sekadar dokumen, tetapi harus menjadi acuan kerja yang memastikan seluruh program bermuara pada outcome,” ujarnya.
Munafri juga mengingatkan agar pola lama menunda pekerjaan hingga akhir tahun tidak lagi terjadi.
Menurutnya, kebiasaan tersebut justru memicu rendahnya realisasi anggaran serta potensi munculnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
“Jangan lagi kita berkejar-kejaran di akhir tahun. Kita punya waktu satu tahun, manfaatkan sejak awal,” tegasnya.
Ia menambahkan, triwulan I bukan sekadar tahap awal, melainkan penentu arah pembangunan secara keseluruhan.
“Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Jangan sampai kita cepat, tapi salah arah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh Dahyal, memaparkan capaian realisasi APBD hingga akhir triwulan I 2026.
Ia menyebutkan, realisasi belanja daerah mencapai Rp465 miliar dari total anggaran Rp4,2 triliun atau sebesar 11,07 persen, dengan capaian fisik 11,36 persen.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi pendapatan, realisasi hingga triwulan I tercatat sebesar Rp1,041 triliun dari target Rp4,7 triliun atau 22,14 persen.
Capaian ini juga menunjukkan tren positif dibandingkan tahun 2025 yang berada di angka 20,91 persen.
“Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah,” jelas Dahyal.
Ia menambahkan, pelaksanaan program prioritas daerah, baik yang bersumber dari program nasional maupun RPJMD, saat ini telah berjalan.
Rapat monev ini, lanjutnya, menjadi forum penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Komentar