MAKASSAR, Trotoar.id – Program Makassar Half Marathon (MHM) yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar sebesar Rp2,5 miliar menuai sorotan tajam dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
Sorotan tersebut mencuat dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Makassar yang menilai besarnya alokasi anggaran untuk event olahraga tersebut perlu dikaji ulang secara komprehensif.
Anggota Pansus LKPJ DPRD Makassar, Azwar Rasmin, secara tegas meminta agar anggaran kegiatan yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar itu direvisi atau dinormalisasi.
Menurutnya, meskipun kegiatan seperti Makassar Half Marathon memiliki dampak positif terhadap promosi daerah, penggunaan anggaran dalam jumlah besar tetap harus mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
“MHM itu bagus untuk Makassar, tentu kita mendukung kegiatan yang membawa nama daerah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kegiatan ini juga memiliki sponsor dan biaya pendaftaran peserta, namun masih menggunakan dana APBD cukup besar, Rp2,5 miliar,” ujarnya dalam rapat, Rabu, 6 Mei 2026.
Azwar menilai, kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan di tengah masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi secara optimal.
Ia menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai lebih mendesak untuk mendapatkan perhatian anggaran pemerintah daerah.
“Masih banyak warga kita yang kesulitan mengakses pendidikan, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan. Ini harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Azwar bahkan mendorong agar program tersebut tidak hanya direvisi, tetapi juga dimasukkan sebagai catatan penting dalam rekomendasi akhir Pansus LKPJ DPRD Makassar.
“Kalau memang tetap dilaksanakan, anggarannya harus dikurangi. Bahkan kalau perlu, dievaluasi secara total,” tambahnya.
Senada dengan itu, anggota Pansus LKPJ lainnya, Muchlis Misbah, turut meminta agar program Makassar Half Marathon dikaji ulang secara mendalam.
Politisi Partai Hanura tersebut mempertanyakan sejauh mana kontribusi nyata kegiatan itu terhadap pendapatan daerah maupun dampak ekonomi bagi Kota Makassar.
“Tolong dievaluasi kembali program ini. Katanya memberi kontribusi besar bagi pemerintah kota, tapi kontribusi apa yang benar-benar diberikan, itu yang perlu dijelaskan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti klaim peningkatan okupansi hotel selama event berlangsung yang dinilai perlu dibuktikan secara terukur dan berbasis data.
Menurut Muchlis, argumentasi manfaat ekonomi tidak cukup hanya bersifat asumsi tanpa indikator yang jelas.
Lebih jauh, ia membandingkan potensi pemanfaatan anggaran Rp2,5 miliar tersebut jika dialihkan ke sektor pendidikan.
“Kalau anggaran sebesar itu diberikan ke Dinas Pendidikan, bisa digunakan membangun fasilitas sekolah yang manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang,” jelasnya.
Meski demikian, Muchlis menegaskan bahwa kritik tersebut bukan berarti menolak kegiatan olahraga, melainkan mendorong agar penggunaan anggaran daerah lebih tepat sasaran.
Pansus LKPJ DPRD Makassar menilai evaluasi menyeluruh terhadap program Makassar Half Marathon menjadi penting agar kebijakan anggaran ke depan lebih berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat.
Hasil pembahasan ini nantinya akan dirumuskan dalam rekomendasi resmi DPRD Kota Makassar terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kota Makassar.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan anggaran berikutnya, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Komentar