MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Yasir Machmud, S.E., M.Si., memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna merespons laporan warga Perumahan Fiiziya terkait penutupan akses jalan umum oleh pihak pesantren di Kabupaten Maros.
RDP yang digelar di Gedung DPRD Sulsel tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan yang diajukan Forum Warga Fiiziya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat legislatif terhadap konflik sosial yang dinilai telah menghambat mobilitas masyarakat.
Permasalahan mencuat setelah adanya penutupan serta pengecoran akses jalan yang selama ini digunakan warga sebagai fasilitas umum.
Namun, jalan tersebut diklaim sebagai bagian dari aset milik pihak pesantren.
Dalam arahannya, Yasir Machmud menegaskan bahwa DPRD Sulsel hadir untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi, tanpa mengabaikan aspek legalitas hukum yang berlaku.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam menentukan status kepemilikan dan fungsi jalan tersebut agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Selain itu, Yasir juga menyoroti adanya laporan balik dari pihak pesantren terhadap warga yang sempat berupaya membersihkan material cor di lokasi jalan.
Kondisi tersebut dinilai memperkeruh situasi dan membutuhkan penanganan yang bijak.
Menurutnya, mediasi yang difasilitasi DPRD menjadi langkah strategis untuk mencari titik temu yang adil bagi kedua belah pihak.
“RDP ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berkeadilan dan mengedepankan kepentingan bersama,” ujarnya.
Ia berharap, pasca pelaksanaan RDP, akses jalan dapat segera difungsikan kembali sehingga aktivitas warga kembali normal dan hubungan sosial di lingkungan tersebut tetap harmonis.
Yasir Machmud juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian persoalan ini hingga tuntas.
Komentar