MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, saat menghadiri rapat paripurna DPRD Sulsel yang membahas penetapan dan penyampaian rekomendasi LKPJ di Makassar.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari mekanisme evaluasi tahunan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD.
Baca Juga :
Dalam kesempatan tersebut, Jufri membacakan sambutan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang menyampaikan apresiasi atas masukan dan rekomendasi yang diberikan DPRD.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja keras serta rekomendasi yang telah disampaikan,” ujar Jufri.
Ia menegaskan, rekomendasi DPRD merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik sepanjang tahun 2025.
Karena itu, rekomendasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah ke depan.
“Rekomendasi ini menjadi pijakan penting untuk evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Jufri menjelaskan bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, rekomendasi DPRD akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, serta kebijakan strategis pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Dengan demikian, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel diharapkan dapat menjadikan rekomendasi tersebut sebagai acuan dalam memperkuat program kerja dan pencapaian target pembangunan.
Pemprov Sulsel juga mengakui masih adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tahun 2025, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga penguatan penanganan masalah sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan tantangan yang harus dibenahi ke depan,” ujar Jufri.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pemprov Sulsel, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
“Kami percaya seluruh pihak memiliki semangat yang sama untuk terus bekerja demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Sulawesi Selatan yang lebih baik,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Sulsel serta jajaran kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel.
Komentar