MAKASSAR, TROTOAR.ID — Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti sejumlah aspek krusial dalam dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni perubahan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah (PDRD).
Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel sebagai respons atas penjelasan Gubernur Sulawesi Selatan terkait kedua ranperda tersebut.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya setiap perubahan regulasi tetap berlandaskan prinsip ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial.
Terkait Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi Gerindra mendukung langkah pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian regulasi, khususnya dalam skema pemanfaatan aset seperti Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Bangun Guna Serah (BGS/BSG).
Namun, Gerindra mengingatkan agar aset daerah tidak hanya menjadi beban administratif, melainkan dapat dimaksimalkan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti rencana pengaturan penjualan kendaraan dinas kepada mantan pimpinan DPRD. Mereka meminta agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
“Hal ini penting untuk menghindari munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat,” demikian disampaikan dalam pandangan umum fraksi.
Gerindra juga mendorong penguatan sistem informasi manajemen aset agar lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Sementara itu, dalam pembahasan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi Gerindra memberikan perhatian pada penurunan pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Penurunan tersebut disebut mencapai 11,5 persen atau sekitar Rp91 miliar akibat kebijakan opsen dan penghapusan BBNKB II.
Fraksi Gerindra mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah untuk menutup potensi defisit tersebut, selain melalui penyesuaian tarif pajak lainnya.
Di sisi lain, Gerindra mengapresiasi rencana pemisahan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) antara kendaraan pribadi dan kendaraan umum.
Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan upaya meringankan beban masyarakat kecil serta pelaku transportasi publik.
Gerindra juga menyoroti rencana penambahan objek retribusi baru yang dinilai cukup luas, mulai dari layanan Bus Trans Sulsel, stadion, hingga platform aplikasi daerah.
Fraksi ini mengingatkan agar penetapan tarif tidak justru membebani pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah yang masih dalam tahap pemulihan ekonomi.
Sebagai penutup, Fraksi Gerindra menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan kedua ranperda tersebut pada tahap berikutnya.
Mereka berharap regulasi yang dihasilkan nantinya mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Komentar