Bupati dan Wabup Sidrap Turun Tangan, Evaluasi Koperasi Merah Putih

SIDRAP, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mulai mengencangkan kendali atas program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Bupati Syaharuddin Alrif bersama Wakil Bupati Nurkanaah memimpin langsung rapat evaluasi menyeluruh, sebagai langkah mempercepat sekaligus membenahi fondasi program yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi desa.

Rapat yang digelar di Baruga Rumah Jabatan Bupati, Rabu (20/5/2026), tidak sekadar menjadi forum koordinasi rutin.

Agenda ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah untuk mengurai berbagai hambatan teknis dan administratif yang selama ini menghambat laju pembangunan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Evaluasi difokuskan pada dua aspek krusial: kesiapan kelembagaan dan progres pembangunan fisik.

Pemerintah daerah menilai, tanpa fondasi administrasi yang kuat dan lokasi pembangunan yang tepat, koperasi berpotensi kehilangan fungsi strategisnya sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor dilibatkan, mulai dari unsur TNI, OPD teknis, hingga pemerintah kecamatan dan desa.

Keterlibatan ini menegaskan bahwa program KDKMP bukan sekadar proyek sektoral, melainkan agenda kolektif yang membutuhkan orkestrasi lintas lini.

Dalam forum tersebut, Bupati Syaharuddin menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas perencanaan.

Ia mengingatkan bahwa koperasi harus dikelola secara profesional agar tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga berfungsi secara ekonomi.

“Pembangunan dan pengelolaannya harus dipersiapkan dengan matang agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Sinyal kehati-hatian ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah ingin menghindari jebakan proyek formalitas di mana bangunan berdiri, tetapi aktivitas ekonomi tidak berjalan optimal.

Dari sisi lapangan, sejumlah kepala desa dan lurah mengungkapkan berbagai kendala yang masih dihadapi, mulai dari persoalan lahan, kelengkapan administrasi, hingga kebutuhan pendampingan teknis.

Temuan ini menjadi catatan penting bahwa implementasi program masih menghadapi tantangan struktural.

Wakil Bupati Nurkanaah menambahkan dimensi strategis lain: lokasi. Menurutnya, penentuan titik pembangunan koperasi akan sangat menentukan tingkat aksesibilitas dan intensitas pemanfaatan oleh masyarakat.

“Lokasi yang strategis akan menentukan hidup tidaknya koperasi sebagai pusat ekonomi warga,” ujarnya.

Evaluasi ini memperlihatkan bahwa Pemkab Sidrap tidak hanya mengejar percepatan, tetapi juga berupaya memastikan keberlanjutan program.

Dengan pendekatan evaluatif dan keterlibatan lintas sektor, pemerintah daerah berharap KDKMP benar-benar menjadi instrumen penguatan ekonomi berbasis desa bukan sekadar proyek pembangunan semata.

Di tengah tekanan peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengubah koperasi dari simbol kelembagaan menjadi motor penggerak ekonomi riil di tingkat akar rumput.