Reses Odhika Diserbu Keluhan: Jalan Rusak hingga KIS Bermasalah, Janji Ditagih Warga

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Reses anggota DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan, kembali menjadi ruang “pengadilan publik” bagi kinerja pemerintah.

Di Kecamatan Biringkanaya, warga tak lagi basa-basi mereka langsung menagih persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: jalan rusak, layanan kesehatan, hingga minimnya fasilitas umum.

Dalam dua titik reses di Kelurahan Berua dan Sudiang, Kamis (21/5/2026), keluhan yang muncul nyaris seragam dengan periode sebelumnya.

Infrastruktur jalan menjadi sorotan utama, menandakan problem lama yang belum sepenuhnya terurai.

“Masalah jalan ini selalu muncul. Ada beberapa titik di Berua yang memang butuh perbaikan segera dan itu jadi prioritas,” kata Odhika.

Kondisi jalan yang dikeluhkan warga disebut sudah mengganggu aktivitas harian.

Namun berulangnya aduan yang sama dari satu reses ke reses lain memunculkan pertanyaan soal efektivitas tindak lanjut pemerintah.

Tak hanya infrastruktur, persoalan layanan kesehatan juga kembali mencuat. Warga mengeluhkan proses peralihan dan pendataan ulang penerima manfaat dari BPJS Kesehatan ke Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilai belum merata.

Sebagai anggota Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat, Odhika mengakui persoalan ini bukan hal baru.

“KIS ini juga terus dikeluhkan. Saya akan dorong dinas terkait agar pendataan ulang desil bisa segera dilakukan,” ujarnya.

Di sisi lain, aspirasi warga juga menyentuh kebutuhan yang lebih mendasar dalam pembangunan kualitas hidup, seperti penyediaan sarana olahraga.

Di Sudiang, warga meminta fasilitas lapangan voli di atas lahan fasilitas umum yang belum dimanfaatkan optimal.

Reses ini memperlihatkan satu pola yang konsisten: aspirasi masyarakat masih berkutat pada kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan kota.

Meski Odhika mengklaim sebagian aspirasi sebelumnya telah direalisasikan, tekanan publik di forum reses menunjukkan ekspektasi warga yang terus meningkat dan kesabaran yang semakin terbatas.

Kini, publik menunggu bukan lagi janji, tetapi bukti. Sebab bagi warga, reses bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum untuk memastikan suara mereka benar-benar sampai—dan ditindaklanjuti.