MAKASSAR, TROTOAR.ID — Komisi D DPRD Sulawesi Selatan mendorong percepatan penyelesaian sengketa kerja sama pembangunan di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) yang melibatkan PT Waskita Karya dan PT Sulsel Citra Indonesia (SCI).
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan pihak PT Waskita Karya, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Direksi PT SCI di ruang rapat Komisi D DPRD Sulsel, Kamis (4/6/2026).
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Sultan Tajang, mengungkapkan bahwa kontrak kerja sama proyek tersebut ditandatangani pada 2020 dan mulai berjalan efektif pada September tahun yang sama.
Namun, proyek hanya berlangsung hingga awal 2021 akibat terhentinya pembayaran.
“Kontrak ini terjadi pada 2020 dan secara efektif hanya berjalan beberapa bulan hingga awal 2021. Namun dalam proses tersebut telah dikeluarkan anggaran yang cukup besar,” ujar Sultan.
Ia menyebut, PT Waskita Karya mengklaim telah mengeluarkan biaya pekerjaan berkisar antara Rp135 miliar hingga Rp176 miliar sebelum proyek tersebut terhenti.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, persoalan ini perlu segera diselesaikan mengingat kedua pihak yang terlibat merupakan entitas yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah.
PT Waskita Karya merupakan badan usaha milik negara (BUMN), sementara PT SCI adalah perusahaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Ini pada dasarnya kerja sama antara dua entitas yang sama-sama terkait dengan negara. Karena itu, persoalan yang muncul harus segera dicarikan jalan keluarnya,” tegasnya.
Sultan juga menyoroti rencana pembangunan lanjutan di kawasan CPI, termasuk paket pekerjaan senilai sekitar Rp200 miliar yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, kejelasan status kontrak dan penyelesaian sengketa menjadi hal krusial agar tidak menghambat agenda pembangunan di kawasan strategis tersebut.
Ia pun mengapresiasi keterbukaan PT SCI dalam memberikan penjelasan kepada DPRD Sulsel dan berharap proses mediasi dapat segera menghasilkan solusi yang adil bagi seluruh pihak.
“Kami berharap mediasi ini segera menemukan solusi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya PT Waskita Karya yang menyatakan telah mengeluarkan anggaran hingga Rp176 miliar,” pungkasnya. (*)
Komentar