MAKASSAR, TROTOAR.ID — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, turun langsung menemui puluhan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor sementara DPRD Sulsel, menyikapi berbagai tuntutan strategis yang disuarakan massa, Senin.
Aksi yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan itu menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari desakan penurunan harga bahan kebutuhan pokok, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, hingga persoalan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam orasinya, massa aksi menilai kenaikan harga kebutuhan pokok semakin membebani masyarakat, sehingga pemerintah didorong untuk segera mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga di pasaran.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti pengelolaan dana BOS yang dinilai belum sepenuhnya transparan.
Mereka mengaitkan persoalan tersebut dengan fenomena mundurnya sejumlah kepala sekolah, yang disebut sebagai dampak dari tekanan administratif dan lemahnya sistem pengawasan.
Menanggapi hal itu, Andi Rachmatika Dewi menegaskan bahwa DPRD Sulsel membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak kepada kepentingan publik.
“Kami selalu terbuka terhadap aspirasi adik-adik mahasiswa. Mari kita bersama-sama mengawal setiap kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Politisi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa, legislatif, dan pemerintah dalam memastikan kebijakan publik berjalan transparan dan akuntabel.
Ia memastikan DPRD Sulsel siap menindaklanjuti isu-isu yang disampaikan melalui mekanisme kelembagaan, termasuk dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait.
“Kami siap memfasilitasi RDP untuk membahas secara mendalam persoalan yang diangkat, termasuk isu pendidikan dan pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, Ketua DPD NasDem Kota Makassar tersebut menegaskan bahwa kritik dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses demokrasi, sehingga perlu direspons secara terbuka dan konstruktif.
Aksi yang berlangsung di depan kantor DPRD Sulsel itu berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Mahasiswa berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada dialog, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan nyata yang berpihak kepada masyarakat.
Pertemuan antara pimpinan DPRD dan massa aksi diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan fungsi pengawasan serta peningkatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan. (*)
Komentar