MAKASSAR, TROTOAR.ID — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar untuk membuka secara transparan hasil seleksi kepala sekolah kepada Komisi D DPRD Makassar.
Desakan tersebut muncul di tengah mencuatnya dugaan intervensi dalam proses penentuan hasil seleksi kepala sekolah yang dinilai tidak sepenuhnya berjalan sesuai prinsip objektivitas dan profesionalitas.
Anggota Fraksi PKB DPRD Makassar, Basdir, mengungkapkan pihaknya menerima sejumlah laporan dari peserta seleksi maupun masyarakat terkait adanya dugaan campur tangan oknum tertentu dalam proses penetapan kepala sekolah.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diklarifikasi oleh Dinas Pendidikan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, khususnya di lingkungan dunia pendidikan Kota Makassar.
“Kami meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk transparan memaparkan hasil seleksi kepala sekolah ini ke Komisi D DPRD Makassar sebagai mitra kerja,” ujar Basdir, Selasa (23/6/2026).
Ia menegaskan, keterbukaan informasi menjadi hal krusial untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai regulasi dan berdasarkan kompetensi peserta.
Basdir juga mengaku menerima informasi adanya sejumlah peserta dengan nilai tinggi serta rekam jejak yang baik, namun tidak masuk dalam daftar kepala sekolah yang dilantik.
“Kami mendapatkan laporan ada peserta yang nilainya bagus dan memiliki rekam jejak baik, tetapi tidak dilantik. Ini tentu menimbulkan pertanyaan. Jangan sampai ada oknum yang bermain dan melakukan intervensi,” tegasnya.
Legislator PKB itu menilai, apabila dugaan intervensi benar terjadi, baik yang melibatkan oknum internal maupun pihak di luar pemerintahan, hal tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem seleksi yang selama ini dibangun.
Selain itu, kondisi tersebut juga dinilai dapat mencederai upaya pemerintah kota dalam membangun tata kelola pendidikan yang profesional dan berintegritas.
Karena itu, Fraksi PKB meminta Dinas Pendidikan memaparkan secara rinci hasil penilaian seleksi, termasuk mekanisme penentuan peserta yang dinyatakan lolos hingga proses pelantikan kepala sekolah.
“Kami ingin memastikan bahwa yang terpilih benar-benar berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan hasil penilaian yang objektif, bukan karena faktor lain di luar mekanisme yang ada,” katanya.
Fraksi PKB berharap polemik terkait seleksi kepala sekolah ini dapat segera diselesaikan melalui keterbukaan informasi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Dengan demikian, kepercayaan tenaga pendidik dan masyarakat terhadap sistem pengelolaan pendidikan dapat tetap terjaga.
Fraksi PKB juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini melalui DPRD Makassar guna memastikan seluruh kebijakan di sektor pendidikan berjalan sesuai prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan peningkatan mutu pendidikan di daerah. (*)
Komentar