JAKARTA, TROTOAR.ID — Tata kelola sektor publik dituntut untuk tidak lagi berhenti pada sekadar kepatuhan administratif, tetapi mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut menjadi benang merah yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat tampil sebagai pembicara dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Yassierli, selama ini pengelolaan keuangan negara cenderung berorientasi pada angka-angka pertanggungjawaban. Padahal, esensi dari tata kelola yang baik seharusnya terletak pada sejauh mana kebijakan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan.
“Akuntabilitas tidak cukup berhenti di atas kertas. Ia harus hadir dalam bentuk manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Forum tersebut dimanfaatkan untuk mendorong perubahan paradigma dalam tata kelola sektor publik, dari pendekatan berbasis kepatuhan menuju penciptaan nilai (value creation). Dalam konteks ini, peran profesi akuntan dinilai semakin strategis, tidak hanya sebagai penjaga transparansi, tetapi juga sebagai penggerak sistem keuangan yang berkelanjutan.
Yassierli pun mengapresiasi kontribusi para akuntan yang selama ini mengawal tata kelola keuangan, baik di sektor publik maupun swasta. Namun ke depan, ia mendorong agar prinsip keberlanjutan semakin terintegrasi dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara.
Bagi Kementerian Ketenagakerjaan, pendekatan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Dengan mengelola sekitar 155 juta angkatan kerja, Kemnaker memposisikan diri layaknya “HRD negara” yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan daya saing tenaga kerja nasional.
Komitmen itu diwujudkan melalui penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola internal kementerian.
Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan peningkatan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja sebagai prioritas utama. Salah satu instrumen yang terus diperkuat adalah program vokasi dan magang sebagai jembatan transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja.
Namun, di balik berbagai upaya tersebut, tantangan ketenagakerjaan di Indonesia masih cukup kompleks. Tingkat pengangguran tercatat 7,24 persen, dengan dominasi pekerja di sektor informal yang terus meningkat.
Selain itu, kualitas pendidikan angkatan kerja juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sekitar 86 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Kondisi ini berdampak pada produktivitas yang masih tertinggal sekitar 20 persen dibandingkan rata-rata negara ASEAN.
Sebagai respons, Kemnaker mulai mengadopsi Sustainability Report berbasis standar Global Reporting Initiative (GRI) yang berfokus pada tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Pada aspek lingkungan, kebijakan diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan plastik, serta penerapan sistem smart building. Di sisi sosial, perhatian difokuskan pada penciptaan lingkungan kerja yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu, pada aspek tata kelola, reformasi dilakukan melalui penguatan integritas, pengembangan organisasi berbasis manusia, peningkatan kualitas birokrasi, serta percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.
Untuk memastikan kebijakan yang lebih presisi, Kemnaker juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menganalisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) secara berkala. Hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam white paper sebagai dasar rekomendasi strategis.
Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Budi Prijono, menegaskan bahwa audit sektor publik kini harus melampaui fungsi pengawasan.
Menurutnya, audit juga harus mampu mendorong perbaikan tata kelola dan memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya, tetapi oleh kemampuan mengelolanya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui forum ini, pesan yang mengemuka menjadi jelas: masa depan tata kelola sektor publik tidak lagi ditentukan oleh seberapa rapi laporan disusun, tetapi oleh seberapa besar dampak yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat.
Di tengah tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks, pendekatan berbasis keberlanjutan dan penciptaan nilai menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
Komentar