MAKASSAR, TROTOAR.ID — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti serius kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pendapatan, pembiayaan, dan belanja dalam pemandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban APBD.
Dalam sektor pendapatan, Fraksi PPP menemukan adanya selisih anggaran yang cukup mencolok, yakni mencapai Rp1 triliun. Nilai tersebut dinilai bukan angka kecil karena berpotensi besar mendukung pembangunan daerah.
“Potensi sebesar Rp1 triliun ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan ruang kelas baru, peningkatan layanan kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan,” tegas Fraksi PPP.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PPP meminta penjelasan rinci kepada pemerintah provinsi terkait sektor mana yang tidak mencapai target serta apa penyebab utama tidak optimalnya realisasi pendapatan tersebut.
Pada sektor pembiayaan, Fraksi PPP juga menyoroti ketimpangan antara penerimaan dan pengeluaran.
Realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp83,06 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan justru membengkak hingga Rp135,87 miliar.
Kondisi ini menunjukkan adanya defisit pembiayaan yang cukup signifikan, di mana arus kas keluar jauh lebih besar dibandingkan arus masuk ke kas daerah.
Fraksi PPP pun meminta pemerintah provinsi memberikan penjelasan detail terkait orientasi dan peruntukan pengeluaran pembiayaan tersebut.
Sementara itu, pada sektor belanja, Fraksi PPP menyoroti kewajiban pemerintah provinsi terkait utang bagi hasil pajak tahun anggaran 2024 kepada pemerintah kabupaten/kota.
Fraksi PPP mempertanyakan persentase realisasi penyelesaian utang tersebut, baik yang telah diselesaikan maupun yang masih tertunggak.
Hal ini dinilai penting mengingat persoalan bagi hasil pajak menjadi salah satu rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang seharusnya segera ditindaklanjuti.
Selain itu, Fraksi PPP juga mengkritisi efektivitas dan efisiensi program pembangunan infrastruktur daerah, khususnya proyek pembangunan rest area di Kabupaten Jeneponto.
Menurut hasil peninjauan lapangan dan kunjungan anggota DPRD Sulsel, proyek yang telah menyerap anggaran besar tersebut hingga kini belum dimanfaatkan dan terkesan terbengkalai.
Fraksi PPP menyayangkan kondisi tersebut dan mendesak pemerintah provinsi untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek dimaksud.
Di sektor kesehatan, Fraksi PPP juga menyoroti belum optimalnya pelaksanaan kewajiban sharing anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS bagi masyarakat.
Fraksi PPP menilai komitmen pemerintah provinsi dalam memenuhi kewajiban tersebut belum berjalan maksimal, sehingga meminta penjelasan sekaligus langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Lebih lanjut, Fraksi PPP menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas, objektivitas, dan keadilan dalam menetapkan daftar penerima bantuan sosial agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat.
Dalam aspek ketenagakerjaan, Fraksi PPP mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 250 ribu orang dari total angkatan kerja sekitar 5 juta jiwa.
Meski terjadi pertumbuhan angkatan kerja sebesar 179,23 ribu orang, hanya sekitar 170,90 ribu yang terserap di lapangan kerja, sementara 8,32 ribu lainnya masih menganggur.
Fraksi PPP menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat peningkatan angka pengangguran dapat berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, Fraksi PPP mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan serta program yang lebih efektif dalam menekan angka pengangguran di Sulawesi Selatan.
Fraksi PPP berharap seluruh catatan dan masukan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan pembangunan daerah ke depan.
“Semoga setiap kebijakan yang diambil senantiasa berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” tutup Fraksi PPP.
Komentar