Makassar, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melontarkan peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) transformasi digital tidak boleh lagi berhenti pada rapat, konsep, dan seremoni tahunan tanpa hasil nyata.
Ia menuntut perubahan konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar 2026 di Aston Hotel, Senin (13/7/2026).
Forum strategis tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran proyek perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.
Di hadapan jajaran birokrasi, Munafri secara gamblang mengkritik pola lama yang dinilai stagnan.
Ia menilai pembahasan digitalisasi terus berulang setiap tahun, tetapi tidak menunjukkan lompatan berarti dalam praktik pemerintahan.
“Digitalisasi harus menghadirkan perubahan nyata efisiensi, transparansi, akuntabilitas. Jangan hanya seremoni yang terus kita ulang,” tegasnya.
Munafri bahkan mengaku membutuhkan data konkret, bukan sekadar paparan normatif.
Ia ingin melihat sejauh mana implementasi digital benar-benar mengubah cara kerja birokrasi, mempercepat layanan, dan menutup celah penyimpangan.
“Saya butuh progres yang jelas. Hampir setiap tahun kita bicara hal yang sama, tapi realisasinya belum terlihat signifikan,” ujarnya.
Menurutnya, forum TP2DD tidak boleh menjadi agenda tahunan tanpa tindak lanjut.
Ia menyindir praktik lama: rapat dibuka dengan optimisme, ditutup tanpa eksekusi, lalu kembali diulang pada tahun berikutnya dengan pola yang sama.
“Jangan kita hanya datang, mengangguk, lalu pulang tanpa hasil. Tahun depan kita ulang lagi. Ini tidak boleh terus terjadi,” kritik politisi Golkar tersebut.
Munafri menekankan bahwa digitalisasi harus berangkat dari kebutuhan riil organisasi (needs) dan tujuan jelas (wants).
Tanpa dua fondasi ini, program digital hanya akan menjadi proyek tanpa arah dan minim dampak.
Ia mengingatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar mengganti sistem manual menjadi aplikasi, melainkan perubahan menyeluruh terhadap pola kerja birokrasi.
“Digitalisasi itu kompleks. Bukan cuma sistem, tapi perubahan cara kerja dan cara berpikir,” katanya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada ketimpangan di internal OPD. Ia menilai masih banyak pimpinan yang mendorong digitalisasi, namun tidak diikuti oleh jajaran pelaksana yang tetap bertahan dengan cara konvensional.
“Jangan kepala dinasnya sudah digital, tapi bawahannya masih manual. Ini yang menghambat,” tegas Munafri.
Untuk menggambarkan urgensi perubahan, ia mengibaratkan digitalisasi seperti renovasi rumah. Memperbaiki tampilan luar tidak akan berarti jika fondasi di dalamnya masih rapuh.
Dalam konteks tata kelola, Munafri menilai digitalisasi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sistem yang terintegrasi diyakini mampu memangkas birokrasi berbelit sekaligus menutup ruang praktik curang, terutama dalam pengelolaan keuangan.
“Dengan digitalisasi, proses jadi transparan, cepat, dan minim potensi fraud. Ini yang kita kejar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa digitalisasi, birokrasi akan tetap terjebak pada praktik subjektif berbasis kedekatan, suka atau tidak suka yang berpotensi merusak profesionalisme pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa transformasi digital kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Digitalisasi adalah keharusan untuk menghadirkan pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Aliyah menyebut, melalui TP2DD, Pemkot Makassar terus memperluas digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan daerah. Langkah ini diharapkan mempermudah akses masyarakat sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga mengapresiasi inovasi dari peserta PKN yang melahirkan berbagai proyek perubahan. Namun ia mengingatkan, inovasi tersebut harus berujung pada implementasi nyata, bukan sekadar konsep di atas kertas.
Di sisi lain, Kepala Bapenda Makassar, Andi Asminullah, menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan telah berjalan signifikan. Saat ini, seluruh transaksi pajak dilakukan secara non-tunai untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Melalui integrasi layanan dalam aplikasi Lontara+, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan pajak secara mandiri—mulai dari cetak SPPT PBB, pembayaran elektronik, hingga validasi bukti bayar tanpa harus datang ke kantor.
“Inovasi ini memberi kemudahan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” jelasnya.
Dampaknya mulai terlihat. Hingga triwulan kedua 2026, realisasi PAD Kota Makassar tercatat meningkat lebih dari Rp100 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian itu menjadi indikator awal bahwa digitalisasi yang dijalankan dengan serius mampu memberikan dampak nyata. Namun bagi Munafri, itu belum cukup.
Pesan akhirnya tegas: digitalisasi bukan proyek jangka pendek, melainkan perubahan sistemik yang harus dikawal dengan disiplin, evaluasi, dan keberanian meninggalkan cara lama. Tanpa itu, digitalisasi hanya akan menjadi jargon tanpa makna.
Komentar