MAKASSAR, Trotoar.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menegaskan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Pulau Sulawesi Tahun 2026 di Hotel Claro Makassar, Kamis (23/7/2026).
Rakorwil ADKASI tahun ini mengusung tema “Momentum Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah Asimetris dan Penguatan Kelembagaan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”
Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta DPRD kabupaten di seluruh Pulau Sulawesi.
Selain membahas revisi regulasi pemerintahan daerah, Rakorwil juga menjadi ruang diskusi mengenai penguatan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
Para peserta didorong membangun kesamaan persepsi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Usai mengikuti kegiatan, Fatmawati Rusdi menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam mengawal penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, sinergi kedua lembaga menjadi faktor utama agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fatmawati mengacu pada arahan yang disampaikan Ketua Komisi II DPR RI dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam Rakorwil tersebut. Ia menilai, kolaborasi yang kuat menjadi fondasi untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.
“Tadi sudah jelas sekali, baik dari Ketua Komisi II maupun dari Wakil Ketua KPK. Yang utama adalah sinergi yang baik, harmonisasi antara eksekutif dan legislatif untuk sama-sama mengawal bagaimana postur APBD. Dan satu rupiah pun uang rakyat itu outcome-nya harus jelas,” tegas Fatmawati.
Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen utama pembangunan daerah yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Melalui komunikasi yang baik, fungsi pengawasan dapat berjalan optimal tanpa mengesampingkan semangat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
Fatmawati berharap semangat kebersamaan yang terbangun dalam Rakorwil ADKASI dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Sulawesi.
Ia juga mendorong agar forum tersebut menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat implementasi otonomi daerah dan meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD.
Pembukaan Rakorwil ADKASI Tahun 2026 ditandai dengan prosesi pemukulan gong sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan.
Melalui forum ini, para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten se-Pulau Sulawesi diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komentar