Makassar, Trotoar.id— Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar terus mempercepat transformasi birokrasi melalui inovasi AKSI ASN, sebuah sistem pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Inovasi ini dirancang untuk memastikan setiap ASN memperoleh pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala BKPSDM Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengatakan AKSI ASN merupakan proyek perubahan yang tidak hanya menjadi bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), tetapi juga diwujudkan sebagai solusi nyata untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
“AKSI ASN bertujuan memetakan pegawai sesuai kompetensinya, kemudian memberikan pelatihan yang memang mereka butuhkan. Program inovasi ini dapat memperbaiki kinerja ASN sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal,” ujar Kamelia Thamrin Tantu yang akrab disapa Memi, Minggu (26/7/2026).
Menurut Memi, penyusunan inovasi tersebut melalui proses pembahasan yang matang bersama mentor, pembimbing, hingga penguji dalam Pelatihan Kepemimpinan.
Karena itu, AKSI ASN tidak berhenti sebagai konsep akademik, melainkan diimplementasikan sebagai kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi BKPSDM adalah mengembangkan kompetensi lebih dari 23 ribu ASN di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Selama ini, pola pelatihan masih banyak dilakukan secara konvensional sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan kompetensi yang berbeda di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melalui AKSI ASN, BKPSDM membangun sistem pemetaan kompetensi pegawai yang terintegrasi sehingga kebutuhan pelatihan dapat disusun secara lebih tepat sasaran.
Setiap ASN nantinya akan memperoleh program pengembangan kompetensi berdasarkan jabatan, unit kerja, serta kebutuhan organisasi, bukan lagi menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh perangkat daerah.
“Harapan kami seluruh ASN dapat mengikuti pelatihan dengan mudah sehingga peningkatan kompetensi bisa berjalan lebih cepat dan merata,” kata Memi.
Sebagai bagian dari inovasi tersebut, BKPSDM juga mengembangkan platform pembelajaran berbasis e-learning.
Melalui sistem ini, ASN dapat mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja tanpa harus selalu mengikuti pembelajaran tatap muka.
Metode tersebut dinilai lebih efisien dari sisi waktu maupun anggaran, terutama mengingat jumlah ASN Kota Makassar yang sangat besar.
AKSI ASN juga akan terintegrasi dengan sistem manajemen talenta yang telah dimiliki Pemerintah Kota Makassar.
Integrasi ini memungkinkan BKPSDM memetakan kebutuhan kompetensi setiap OPD secara lebih akurat, baik kompetensi manajerial maupun kompetensi teknis, sehingga investasi pengembangan SDM menjadi lebih efektif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam tahap implementasi, program AKSI ASN akan diuji coba secara bertahap di sejumlah OPD sebelum diterapkan secara menyeluruh.
BKPSDM juga telah mulai melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan di setiap kecamatan dan perangkat daerah sebagai dasar penyusunan program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.
Menariknya, BKPSDM turut memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai media promosi dan sosialisasi proyek perubahan.
Bersama delapan peserta Pelatihan Kepemimpinan dari Kota Makassar, teknologi AI digunakan untuk menyampaikan gagasan inovasi secara lebih interaktif dan mudah dipahami.
Menurut Memi, langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mempercepat digitalisasi birokrasi.
Melalui AKSI ASN, BKPSDM berharap lahir sistem pengembangan kompetensi ASN yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi model bagi pemerintah daerah lain dalam membangun aparatur yang profesional, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital.
