MAKASSAR, Trotoar.id – Sekretariat DPRD Kota Makassar menghadirkan inovasi digital dalam pengelolaan keuangan melalui Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekretariat (SiAKSES).
Sistem ini memungkinkan setiap transaksi hak keuangan anggota DPRD diinformasikan secara real-time melalui notifikasi WhatsApp hanya dalam hitungan detik setelah transaksi dilakukan.
Inovasi tersebut merupakan bagian dari Proyek Perubahan (Proper) yang digagas Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD.
“Salah satu keunggulan SiAKSES adalah memberikan informasi transaksi tepat pada saat transaksi keuangan dilakukan,” kata Andi Rahmat, Rabu (29/7/2026).
Melalui sistem tersebut, setiap anggota DPRD akan menerima pemberitahuan otomatis melalui WhatsApp ketika hak keuangannya ditransfer.
Informasi yang diterima tidak hanya menyatakan dana telah masuk, tetapi juga memuat rincian komponen pembayaran dan riwayat transaksi secara lengkap.
“Dalam hitungan detik, atau paling lama satu menit, anggota DPRD akan menerima notifikasi bahwa dana telah ditransfer lengkap dengan rincian biaya yang dibayarkan,” jelasnya.
Andi Rahmat mengatakan, SiAKSES tidak hanya digunakan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas, tetapi mencakup seluruh hak keuangan anggota DPRD, mulai dari gaji, tunjangan, perjalanan dinas, hingga pembayaran lainnya yang menjadi hak anggota dewan.
Dengan sistem tersebut, anggota DPRD tidak lagi harus menghubungi bendahara atau bagian keuangan untuk memastikan pembayaran yang diterima maupun menanyakan rincian komponen transaksi.
“Selama ini anggota dewan hanya menerima notifikasi nominal total dari perbankan. Melalui SiAKSES, setiap komponen pembayaran dapat diketahui secara rinci sehingga jauh lebih transparan,” ujarnya.
Selain memberikan kemudahan bagi penerima manfaat, SiAKSES juga membantu Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran melakukan pemantauan transaksi secara lebih cepat, terintegrasi, dan terdokumentasi.
Seluruh transaksi tercatat secara sistematis sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, rekonsiliasi data, hingga penyusunan laporan maupun pemeriksaan apabila diperlukan.
Menurut Andi Rahmat, digitalisasi pelayanan keuangan tidak hanya berbicara mengenai pemanfaatan teknologi, tetapi bagaimana teknologi mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan setiap transaksi diketahui secara cepat oleh penerima manfaat. Dengan sistem ini pelayanan menjadi lebih efisien, administrasi lebih tertib, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin kuat,” tegasnya.
Ia menambahkan, penerapan SiAKSES juga mendukung kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat transaksi nontunai sesuai Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Transaksi Nontunai dalam APBD.
Menurutnya, setiap transaksi yang terdokumentasi secara digital akan memperkuat prinsip transparansi dan memudahkan proses penelusuran apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam kegiatan audit maupun evaluasi.
Andi Rahmat menjelaskan, SiAKSES bukan aplikasi yang harus diunduh pengguna. Sistem bekerja secara otomatis dengan mengirimkan notifikasi resmi melalui WhatsApp kepada setiap anggota DPRD setelah transaksi keuangan diproses.
Sebagai contoh, ketika anggota DPRD menerima pembayaran perjalanan dinas, sistem akan mengirimkan rincian biaya hotel, transportasi, uang representasi, dan komponen lainnya, bukan sekadar nominal total yang masuk ke rekening.
“Dengan informasi yang diterima secara cepat, rinci, dan terdokumentasi, kami berharap pengelolaan hak keuangan anggota DPRD semakin transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat kepercayaan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Makassar,” ungkapnya.
Inovasi SiAKSES dipresentasikan Andi Rahmat dalam seminar implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar.
Ia berharap sistem tersebut dapat terus dikembangkan dan menjadi referensi bagi perangkat daerah lain dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Komentar