MAKASSAR, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis tahun 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan terhindar dari potensi penyimpangan maupun mangkrak.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek Strategis Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, di Balai Kota Makassar, Jumat (31/7/2026).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan supervisi KPK merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi sekaligus memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan konstruksi hingga penyelesaian proyek.
“Ini adalah rapat pencegahan yang dilakukan oleh KPK untuk memastikan proyek-proyek strategis dapat berjalan tepat waktu, tidak mengalami hambatan, dan tidak berpotensi mangkrak,” ujar Munafri.
Dalam rapat tersebut, KPK bersama Pemerintah Kota Makassar mengevaluasi sejumlah proyek prioritas, di antaranya pembangunan Stadion Untia, Makassar Government Center (MGC) Tahap II, pembangunan Kantor Dinas Pendidikan, lanjutan pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru, pengadaan seragam sekolah gratis jenjang SD dan SMP, pembangunan PAUD Negeri Tamalanrea, serta revitalisasi Lapangan Karebosi.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa faktor waktu menjadi penentu utama keberhasilan proyek strategis.
Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bersama Inspektorat Kota Makassar terus mengawal progres pekerjaan agar tetap sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan proyek akan berdampak pada penyelesaian pekerjaan dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, setiap potensi kendala harus segera diidentifikasi dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Selain mengejar ketepatan waktu, Appi juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Ia menilai perencanaan yang matang akan meminimalkan risiko perubahan pekerjaan, keterlambatan, hingga pemborosan anggaran yang dapat merugikan masyarakat.
Tak hanya itu, ia meminta seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Appi mengingatkan agar tidak ada penyedia jasa yang memiliki catatan buruk ataupun indikasi konflik kepentingan dalam proses tender, sehingga seluruh proyek dapat berjalan bersih, profesional, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Mengakhiri pertemuan, Munafri menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan supervisi yang dilakukan KPK. Ia berharap sinergi tersebut mampu memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek strategis sehingga seluruh program prioritas Pemerintah Kota Makassar dapat diselesaikan tepat waktu, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komentar