MAKASSAR, Trotoar.id — Di sebuah kelurahan di ujung Kota Makassar, aktivitas distribusi beras berlangsung dengan misi yang jauh lebih besar dari sekadar memindahkan karung dari gudang ke tangan warga.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Untia, Kecamatan Biringkanaya, menjadi titik awal pemanfaatan koperasi sebagai jalur penyaluran bantuan pangan beras di Sulawesi Selatan.
Dari tempat itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Perum Bulog Kanwil Sulselbar melepas armada penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, Kamis (13/8/2026).
Program tersebut menyasar 948.089 penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh Sulawesi Selatan. Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan.
Jika dihitung selama tiga bulan, total beras yang disiapkan mencapai 28.442.670 kilogram atau sekitar 28.443 ton.
Angka itu menggambarkan besarnya skala program. Namun di balik jutaan kilogram beras tersebut, terdapat tujuan yang lebih sederhana dan langsung dirasakan masyarakat: memastikan kebutuhan pangan keluarga tetap terpenuhi sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi.
Bagi Sulsel, pemanfaatan KDKMP sebagai jalur distribusi bantuan beras menjadi langkah baru.
Andi Sudirman mengatakan penyaluran melalui Kopdes Merah Putih untuk bantuan beras tersebut merupakan yang pertama dilakukan di Sulawesi Selatan.
“Kami bersama Perum Bulog Kanwil Sulselbar melakukan pemanfaatan Kopdes Merah Putih. Dan ini kali pertama dilakukan di Sulsel untuk menyalurkan bantuan beras ke masyarakat,” ujarnya.
Koperasi tidak lagi hanya dipandang sebagai wadah aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Dalam skema ini, koperasi juga diberi ruang untuk mengambil bagian dalam distribusi bantuan pemerintah.
Pola tersebut sekaligus membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah provinsi mendorong perangkat daerah yang menangani urusan pangan, Dinas Sosial kabupaten/kota, serta Bulog bergerak bersama memastikan bantuan sampai kepada penerima.
Bantuan beras ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi 2026 yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Pangan.
Bagi masyarakat penerima, manfaat program tersebut sangat konkret. Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang hampir selalu hadir dalam pengeluaran rumah tangga.
Ketika sebagian kebutuhan pangan ditanggung melalui bantuan pemerintah, ruang pengeluaran keluarga dapat sedikit lebih longgar.
Andi Sudirman berharap bantuan tersebut mampu membantu masyarakat mempertahankan daya beli sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
“Semoga ikhtiar ini dapat membantu masyarakat di daerah-daerah untuk menjaga daya beli dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” tambahnya.
Namun program bantuan pangan juga membutuhkan satu hal penting: ketersediaan stok.
Sebab, distribusi bantuan dalam jumlah besar hanya dapat berjalan apabila pasokan beras benar-benar tersedia.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi, memastikan stok beras di Sulawesi Selatan masih berada dalam kondisi aman.
Ia menyebut stok beras yang tersedia sekitar 862 ribu ton dan diklaim mampu memenuhi kebutuhan hingga sekitar 10 bulan ke depan.
“Stok pangan beras kita per hari ini ada sekitar 862 ribu ton, artinya stok kita bisa mencukupi 10 bulan ke depan dan masih bisa dijamin ketahanan pangan masyarakat,” ungkapnya.
Bulog juga memastikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasar.
Kesiapan logistik pun menjadi perhatian. Seluruh kebutuhan distribusi telah dipersiapkan agar bantuan dapat disalurkan sesuai jadwal dan tepat sasaran.
Pesan Fahrurozi pun sederhana: masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras.
“Jadi tidak perlu panic buying (pembelian panik) karena stok beras di Sulsel cukup melimpah,” pungkasnya.
Program ini pada akhirnya mempertemukan beberapa kepentingan sekaligus.
Pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat. Bulog bertugas memastikan pasokan dan stabilitas pangan. Sementara Kopdes Merah Putih mendapatkan ruang untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga.
Di titik itu, distribusi 28 ribu ton lebih beras selama tiga bulan bukan hanya cerita tentang jumlah bantuan.
Ia juga menjadi ujian bagi koordinasi pemerintah, Bulog, pemerintah daerah, hingga koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Jika distribusi berjalan tepat sasaran, manfaatnya akan terasa langsung di rumah-rumah penerima bantuan.
Karena pada akhirnya, ketahanan pangan tidak selalu berbicara tentang gudang yang penuh atau angka stok yang besar.
Ketahanan pangan juga berarti memastikan beras tersedia di meja makan keluarga, terutama ketika masyarakat membutuhkan dukungan untuk mempertahankan daya beli.
Dan dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Untia, Sulawesi Selatan mencoba membangun jalur baru bantuan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, sementara koperasi diberi peran untuk ikut menjaga denyut ekonomi di tingkat paling bawah.
Komentar