MAKASSAR, Trotoar.id— Pembangunan kota tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran, tingginya pertumbuhan ekonomi, atau banyaknya program yang diluncurkan pemerintah.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh kebijakan tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat.
Gagasan itulah yang ditawarkan Center for Information Development Studies (CIDES) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kota Makassar.
Melalui Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD), CIDES menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemkot Makassar dalam memperkuat kebijakan berbasis data, riset dan kajian akademik.
Tawaran tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan itu tidak sekadar menjadi forum silaturahmi. Sejumlah isu strategis pembangunan Kota Makassar dibahas, mulai dari kemiskinan dan ketimpangan, efektivitas APBD, pertumbuhan ekonomi, hingga keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja.
Prof. Hamid mengatakan, CIDES menawarkan pendekatan evidence-based policy, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan fakta dan data yang telah melalui proses penelitian dan kajian.
Setelah kebijakan dijalankan, dampaknya kembali diukur untuk memastikan program tersebut benar-benar menghasilkan perubahan.
“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujar Prof. Hamid.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar pembangunan tidak berhenti pada angka-angka administratif. Pemerintah perlu mengetahui apakah sebuah kebijakan benar-benar memberikan manfaat dan perubahan bagi masyarakat yang menjadi sasaran.
“Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya kepada masyarakat,” sambungnya.
Salah satu isu yang dinilai mendesak adalah kemiskinan dan ketimpangan. CIDES mendorong agar persoalan tersebut tidak hanya dilihat melalui angka agregat, tetapi dibedah hingga tingkat rumah tangga dan wilayah.
Prof. Hamid menyoroti kemungkinan terjadinya kondisi ketika pertumbuhan ekonomi berjalan, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” katanya.
Kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui akar persoalan kemiskinan. Apakah masyarakat miskin karena rendahnya pendapatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya keterampilan, atau faktor lain yang membutuhkan intervensi berbeda.
Dengan pemetaan tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dirancang lebih spesifik dan tepat sasaran. Termasuk dalam mengevaluasi program bantuan sosial yang selama ini berjalan.
Menurut Prof. Hamid, pemerintah perlu mengetahui apakah sebuah program benar-benar mampu mengubah kondisi penerima manfaat atau hanya sekadar menyelesaikan target penyaluran.
“Karena itu, informasi yang baik sangat penting untuk melihat persoalan kemiskinan dan ketimpangan secara lebih detail,” ungkapnya.
Isu kedua yang ditawarkan adalah mengukur dampak APBD terhadap masyarakat. Bagi CIDES, keberhasilan anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nominal yang dibelanjakan.
“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” tegas Prof. Hamid.
Karena itu, kajian akan diarahkan untuk melihat hubungan antara belanja pemerintah dengan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Yang kita mau lihat adalah apakah APBD itu menyebabkan perubahan di masyarakat, seberapa besar perubahan yang terjadi,” ujarnya.
Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memiliki ukuran yang lebih jelas dalam mengevaluasi program. Anggaran tidak hanya dilihat dari sisi serapan, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang dihasilkan.
Dengan demikian, setiap rupiah dalam APBD diharapkan memiliki sasaran yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dampak pembangunan yang dihasilkan.
Persoalan ketiga yang menjadi perhatian CIDES adalah hubungan antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja.
Prof. Hamid melihat adanya potensi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja yang berkembang di Makassar.
“Pendidikan berlangsung, tetapi setelah SMP dan SMA, ketika mereka mau bekerja, ternyata kemampuan yang dimiliki tidak persis sama dengan lapangan kerja yang terbuka di Makassar,” jelasnya.
Karena itu, CIDES menawarkan kajian mengenai kebutuhan tenaga kerja Kota Makassar dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Hasilnya dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan dan memperkuat kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.
“Dari situ kita bisa melihat apakah pendidikan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan,” tambahnya.
Kajian semacam ini dinilai penting agar dunia pendidikan tidak berjalan sendiri tanpa membaca perubahan struktur ekonomi kota. Kebutuhan tenaga kerja harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyiapkan generasi muda Makassar.
Di luar tiga isu utama tersebut, pembicaraan bersama Wali Kota Makassar juga menyentuh sejumlah agenda pembangunan kota, termasuk penataan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, pengembangan urban farming hingga pembangunan stadion.
Prof. Hamid menilai berbagai program tersebut membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan secara optimal. Di titik inilah peran akademisi dinilai tidak seharusnya berhenti sebagai pengamat.
“Kehadiran CIDES adalah untuk menjadi mitra pembangunan daerah yang dijalankan oleh Kota Makassar,” katanya.
CIDES, lanjutnya, memiliki jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Sumber daya tersebut dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan kajian pemerintah.
“CIDES memiliki jaringan universitas, akademisi dan peneliti. Ada banyak akademisi muda yang relatif banyak dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa yang diharapkan Pak Wali,” terangnya.
Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dapat memberikan dukungan dalam 100 hari pertama melalui riset, kajian dan penyusunan policy brief.
Target tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun pola kerja sama yang lebih konkret antara pemerintah dan kalangan akademisi.
“Lewat kajian, penelitian dan policy brief, kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil. Kemudian kebijakannya diukur lagi hasilnya sampai terjadi perubahan,” ujar Prof. Hamid.
Agar kajian dapat berjalan, CIDES membutuhkan akses terhadap data dan jalur koordinasi dengan perangkat daerah. Bappeda maupun Bapenda dinilai dapat menjadi salah satu titik koordinasi untuk membuka akses informasi yang diperlukan.
“Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita support. Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” ujarnya.
Gagasan tersebut mendapat dukungan dari Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto. Menurutnya, pendekatan pembangunan yang mengedepankan evidence-based policy sejalan dengan kapasitas yang dimiliki CIDES, khususnya dalam riset, kajian dan pengembangan kebijakan.
“Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI,” ujar Luhur.
Namun, Luhur mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik dan kepakaran. Kebijakan yang baik juga membutuhkan persiapan sosial agar dapat diterima dan dijalankan masyarakat.
“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.
Menurut Dekan FISIPOL Unismuh Makassar tersebut, keberagaman sumber daya manusia di lingkungan ICMI dan CIDES menjadi modal penting. Tidak hanya akademisi dan peneliti, terdapat pula aktivis, jurnalis, penggiat organisasi kemasyarakatan dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Keragaman perspektif tersebut memungkinkan setiap persoalan pembangunan dibaca dari berbagai sisi. Data dan teori dapat menjadi fondasi, sementara pengalaman sosial masyarakat menjadi bagian penting dalam menguji apakah sebuah kebijakan dapat diterapkan secara efektif.
Karena itu, kolaborasi pemerintah, akademisi, aktivis, jurnalis dan organisasi masyarakat dinilai dapat memperkuat proses pembangunan agar kebijakan tidak berhenti di atas meja perencanaan.
“Dengan sumber daya yang majemuk seperti itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong dan melengkapi pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini,” pungkas Luhur.
Bagi CIDES ICMI Sulsel, tawaran kerja sama tersebut pada akhirnya bermuara pada satu ukuran: perubahan yang dirasakan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi tetap penting, begitu pula besarnya APBD dan banyaknya program pemerintah. Namun seluruh indikator tersebut harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi warga.
“Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” tutup Prof. Hamid.
Jika kolaborasi ini berjalan, kajian akademik tidak lagi hanya menjadi dokumen pelengkap kebijakan. Data diharapkan menjadi pijakan awal, penelitian menjadi alat membaca persoalan, dan evaluasi menjadi cara memastikan kebijakan benar-benar bekerja.
Dalam audiensi tersebut turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof. Arismunandar, M.Pd., Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. Adi Suryadi Culla, Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, Wakil Ketua ICMI Sulsel Dr. Ir. Tahir Burhan, Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. A. Luhur Prianto, Wakil Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Hasdar, serta pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel AS. Kambie, Kamaruddin Azis dan Andi Sri Wulandani.
Komentar