MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar memperkuat penanganan kekeringan dengan mengintensifkan distribusi air bersih bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, sebanyak 23 titik di lima kecamatan mendapat distribusi air bersih pada Sabtu (22/8/2026).
Bantuan tersebut menjadi respons cepat pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan distribusi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, agar pemerintah tidak menunda penanganan ketika masyarakat menghadapi persoalan mendasar.
“Penyaluran air bersih ini bentuk kepedulian Pemerintah Kota, sesuai arahan Bapak Wali Kota, kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Hari ini ada 23 titik yang kita distribusikan langsung,” kata Fadli.
Menurutnya, pesan Wali Kota kepada jajaran pemerintah daerah sangat jelas, yakni mengedepankan kecepatan dalam merespons kebutuhan masyarakat.
“Pesan Pak Wali jelas, masyarakat tidak butuh jawaban dari semua masalahnya, masyarakat butuh respons cepat,” tuturnya.
Fadli menjelaskan, kekeringan yang terjadi menyebabkan sejumlah wilayah mengalami keterbatasan pasokan air.
Kondisi tersebut mendorong Pemkot Makassar kembali mengaktifkan distribusi air bersih sebagai langkah tanggap untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
“Untuk kebutuhan mendasar kehidupan manusia itu adalah air bersih. Jadi hari ini kita buka kembali penyaluran air bersih untuk masyarakat,” ujarnya.
Pada distribusi Sabtu, bantuan menyasar lima kecamatan, yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang.
Air bersih diangkut menggunakan mobil tangki dan disalurkan langsung ke titik-titik yang sebelumnya telah melalui asesmen dan dilaporkan mengalami kekurangan pasokan.
“Kita antarkan langsung melalui mobil tangki air. Hari ini kita pastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” jelas Fadli.
Penanganan kekeringan tersebut dilakukan secara lintas sektor. BPBD menggandeng sejumlah perangkat daerah dan organisasi terkait, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Palang Merah Indonesia (PMI), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Pemerintah kecamatan juga dilibatkan untuk mempercepat distribusi, termasuk dengan mengerahkan armada tangki untuk mengisi tandon dan menyalurkan air ke permukiman warga yang membutuhkan.
Berdasarkan hasil asesmen BPBD, terdapat enam kecamatan yang teridentifikasi terdampak kekeringan secara langsung dan sistemik.
Keenam wilayah tersebut yakni Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.
“Keenam wilayah dampak kekeringan sesuai hasil kajian, yakni Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala,” ungkap Fadli.
Meski enam kecamatan tersebut menjadi wilayah prioritas berdasarkan hasil asesmen, Fadli memastikan layanan distribusi air tidak hanya diperuntukkan bagi warga di kawasan tersebut.
“Masyarakat dari kecamatan lain yang mengalami kesulitan air tetap bisa melapor. Penyaluran air bersih ini akan kami distribusikan untuk semua kecamatan di seluruh Kota Makassar, kecuali Kecamatan Sangkarrang,” katanya.
Untuk mempercepat penanganan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Lontara Plus, layanan darurat 112, maupun hotline BPBD Kota Makassar di nomor 08155112112 yang dibuka selama 24 jam.
“Setiap hari kita membuka call center untuk masyarakat yang kekurangan air. Bisa melalui aplikasi Lontara Plus, call center darurat 112, atau hotline BPBD 08155112112. Hotline ini dibuka 24 jam,” terang Fadli.
Namun, penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan distribusi air melalui mobil tangki. Pemkot Makassar juga menyiapkan langkah jangka menengah dengan memperkuat sumber air alternatif agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan distribusi.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar telah mengerjakan sejumlah titik sumur dalam di beberapa kecamatan. Keberadaan sumur tersebut diharapkan dapat menjadi sumber air alternatif sekaligus memperkuat kemandirian warga dalam memenuhi kebutuhan air.
“Untuk jangka pendek kita langsung melakukan penyaluran ke masyarakat. Untuk jangka menengah, Dinas PU telah melakukan pengerjaan titik-titik sumur dalam di beberapa kecamatan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih mandiri,” ujar Fadli.
Selain infrastruktur sumber air, Pemkot Makassar juga memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui program Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana).
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kekeringan.
Fadli menegaskan, penanganan krisis air bukan hanya menjadi tugas BPBD. Seluruh unsur Pemerintah Kota Makassar dilibatkan melalui aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar.
“Ini bukan hanya BPBD yang bergerak. Ini Pemerintah Kota Makassar. Ada aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar,” tegasnya.
Pemkot Makassar memastikan intervensi akan terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
Pemerintah juga meminta warga segera melapor apabila mengalami kesulitan mendapatkan air agar tim dapat melakukan asesmen dan menentukan bentuk bantuan yang dibutuhkan.
“Di tengah kesusahan masyarakat, di tengah krisis air bersih, Pemerintah Kota Makassar hadir membuktikan bahwa masyarakat dalam kesusahan tidak sendiri,” pungkas Fadli.
Komentar