MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong kalangan akademisi dan cendekiawan mengambil peran lebih besar dalam mengawal arah pembangunan Kota Makassar.
Ia ingin setiap kebijakan pemerintah tidak berhenti pada perencanaan dan pelaksanaan, tetapi memiliki dasar kajian yang kuat serta dapat diukur dampaknya bagi masyarakat.
Menurut Munafri, kompleksitas persoalan perkotaan membuat pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri.
Dibutuhkan pandangan akademis, kajian ilmiah, serta kritik konstruktif dari para cendekiawan untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Dialog Kebangsaan dan Pembangunan Daerah yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Majelis Kajian Pembangunan (MKPD) Center for Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (CIDeS ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu (29/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof Arismunandar, Wakil Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof Andi Tamsil, Ketua Dewan Pakar CIDeS ICMI Orwil Sulsel Prof Abd Hamid Paddu, Ketua CIDeS ICMI Orwil Sulsel Adi Suryadi Culla, sejumlah guru besar, serta peserta diskusi publik dan rapat kerja.
Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan pentingnya menjadikan kalangan akademisi sebagai mitra strategis pemerintah.
Ia menilai pemerintah membutuhkan counterpart yang mampu memberikan perspektif objektif sekaligus membantu menguji kualitas kebijakan sebelum dan setelah diterapkan.
“Pemerintah tentu tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah butuh counterpart yang baik untuk memastikan seluruh program-program ini bisa berdampak dan berkualitas kepada masyarakat,” ujar Munafri.
Menurutnya, CIDeS ICMI memiliki posisi strategis karena dapat menjadi jembatan antara gagasan akademis dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Karena itu, ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterjemahkan menjadi agenda pembangunan.
Munafri juga menyoroti pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian serius.
Dalam diskusi, ia sepakat bahwa edukasi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat, namun pendekatan pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan akademik.
Ia menilai pendidikan karakter, adab, etika, dan budaya harus diperkuat sejak jenjang pendidikan dasar. Menurutnya, berbagai persoalan sosial, termasuk rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan, tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penindakan.
“Saya sepakat sekali bahwa pendekatannya ini pendidikan. All about the education,” tegasnya.
Munafri mengatakan pembentukan karakter harus dimulai dari hal-hal sederhana. Karena itu, ia mengaku telah mendorong adanya perubahan dalam kurikulum pendidikan dasar dengan memperkuat muatan adab, etika, konten lokal, dan pendidikan agama.
“Makanya, saya datang ke UNM untuk minta tolong saya, kita merubah kurikulum pendidikan dasar kita. Masukkan pendidikan adab, etika, konten lokal ke dalam pendidikan kita, tambahkan pelajaran agama. Kenapa? Karena dimulai dari hal-hal yang kecil,” katanya.
Selain pendidikan, Munafri meminta kalangan akademisi ikut mengukur efektivitas program-program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah.
Ia menilai keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, banyaknya kegiatan, atau selesainya program.
Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui apakah program tersebut benar-benar menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, evaluasi berbasis data dan kajian akademis menjadi penting agar pemerintah dapat mengetahui program mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki.
“Dibutuhkan profesor-profesor, bapak-bapak, kolaborasi akademis yang akan menghasilkan sebuah pandangan, menghasilkan sebuah pendapat, menghasilkan sebuah teori sistematis,” jelasnya.
Ia pun mengajak CIDeS ICMI Orwil Sulsel, para guru besar, dan cendekiawan untuk terlibat langsung dalam mengawal pembangunan Makassar.
Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan gagasan solutif, konstruktif, dan inovatif yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
“Kota ini tidak mungkin tumbuh sendirian. Kota ini harus tumbuh dengan dikawal,” ujar Munafri.
Ia menegaskan keterbukaan menjadi syarat penting dalam membangun pemerintahan yang responsif. Pemerintah, kata dia, tidak boleh menciptakan jarak dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan yang memberikan kritik dan masukan.
Karena itu, Munafri membuka ruang kolaborasi yang lebih formal antara Pemerintah Kota Makassar dan CIDeS ICMI Orwil Sulsel. Ia berharap gagasan yang muncul dalam forum tersebut segera ditindaklanjuti melalui kerja sama nyata, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman.
“Pemerintah ini tidak boleh membangun barrier. Pemerintah ini harus terbuka, pemerintah harus responsif terhadap segala keluhan masyarakatnya,” pungkasnya.
Bagi Munafri, keterlibatan cendekiawan bukan sekadar pelengkap dalam proses pembangunan.
Kajian akademis diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kebijakan pemerintah memiliki arah yang jelas, dapat dievaluasi, dan pada akhirnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Makassar.
Komentar