BARRU, Trotoar.id — Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barru agar tidak mengabaikan setiap temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan.
Ia menegaskan, tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat harus segera dilakukan agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Pesan tersebut disampaikan Andi Ina saat membuka Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Kabupaten Barru Tahun 2026 di Baruga Pettu Adae, Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru, Selasa (8/9/2026).
LARWASDA untuk pertama kalinya digelar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Daerah tersebut menjadi ruang evaluasi, koordinasi sekaligus penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di hadapan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, auditor, PPUPD Inspektorat serta pengelola anggaran, Andi Ina menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh dipahami sekadar sebagai upaya mencari kesalahan.
“Pengawasan bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih daripada itu merupakan instrumen pembinaan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Andi Ina.
Ia mengingatkan bahwa seluruh anggaran yang dikelola pemerintah pada hakikatnya merupakan amanah masyarakat.
Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat Barru.
“Setiap satu sen anggaran yang ibu dan bapak kelola harus ada pertanggungjawabannya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru. Tidak ada yang lain,” tegasnya.
Peringatan paling keras disampaikan Bupati terkait temuan BPK. Ia meminta seluruh pimpinan OPD dan pengelola anggaran tidak menunda penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.
Menurutnya, temuan yang dibiarkan berlarut-larut justru dapat berubah menjadi persoalan yang lebih serius.
“Temuan BPK itu jangan ditunda. Segeralah ditindaklanjuti. Karena temuan BPK bisa menjadi bom waktu bagi kita jika tidak segera diselesaikan,” katanya.
Andi Ina juga meminta hasil pengawasan dijadikan instrumen pencegahan. Aparatur, kata dia, harus belajar dari setiap temuan agar persoalan administrasi maupun pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi perkara hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai di akhir masa pensiun, yang seharusnya ibu dan bapak memasuki masa pensiun dengan bahagia, justru menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Andi Ina juga menyampaikan pesan yang menyentuh aspek integritas pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Barru tidak pernah meminta maupun mengharapkan imbalan pribadi dari jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Silakan ibu dan bapak mengelola anggaran dengan baik. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jangan berharap ada mahar yang diberikan kepada Ibu Bupati atau Pak Wakil untuk apa pun. Itu tidak ada,” tegasnya.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pesan kepada seluruh jajaran bahwa kinerja pemerintahan harus dibangun berdasarkan profesionalisme dan integritas, bukan hubungan transaksional.
Bupati meminta para pejabat bekerja sesuai aturan dan berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil.
Selain mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan, Andi Ina juga mendorong seluruh perangkat daerah meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia berharap perbaikan MCP tidak sekadar dilakukan untuk mengejar angka, tetapi lahir dari kesadaran aparatur untuk membangun sistem pencegahan korupsi.
“Saya berharap MCP itu kita laksanakan karena kesadaran diri sendiri dan tanggung jawab diri sendiri. Perlihatkan bahwa MCP yang dulu kita masih kuning, insya Allah kita akan menjadi daerah yang hijau,” harapnya.
Menurut Andi Ina, penguatan pengawasan tidak mungkin hanya dibebankan kepada Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa harus mengambil bagian dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik penyimpangan.
Karena itu, ia meminta setiap persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan segera dikomunikasikan. Bupati bahkan meminta jajaran tidak menyimpan persoalan sendiri karena pemerintah daerah harus hadir mencari solusi bersama.
“Kalau ada masalah, jangan berpikir ini adalah masalah yang ada di diri kita sendiri. Bagilah masalah itu kepada kami, agar beban yang kita dapatkan bisa diringankan dan insya Allah kita akan mencari solusi terbaik untuk keselamatan kita semuanya,” ungkapnya.
LARWASDA 2026 diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri atas pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, pengelola Dana BOS, auditor dan PPUPD Inspektorat.
Rangkaian kegiatan diisi pemaparan hasil pengawasan Inspektorat, capaian tindak lanjut pemeriksaan, penyampaian rekomendasi serta diskusi penguatan komitmen tindak lanjut.
Melalui LARWASDA, Pemkab Barru menargetkan pengawasan tidak berhenti pada temuan dan rekomendasi, tetapi berujung pada perbaikan tata kelola.
Fokus tersebut mencakup akuntabilitas keuangan daerah, Dana Desa, Dana BOS serta penguatan manajemen risiko. Bagi Andi Ina, pemerintahan yang bersih tidak cukup dibangun melalui slogan, tetapi harus dimulai dari keberanian aparatur mengelola anggaran secara benar, menindaklanjuti setiap temuan, dan bekerja tanpa “mahar”.
Komentar