MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar menjajaki teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat di wilayah kepulauan.
Program yang digagas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin ini diprioritaskan untuk enam pulau berpenghuni di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Rencana tersebut dibahas Munafri saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara yang memaparkan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).
Teknologi yang ditawarkan menggunakan sistem Reverse Osmosis (RO) untuk memisahkan kandungan garam dari air laut.
Sistem tersebut dirancang menggunakan energi matahari sebagai sumber daya utama sehingga diharapkan dapat menghadirkan layanan air yang lebih mandiri di wilayah kepulauan.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” ujar Munafri.
Menurutnya, akses air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara merata, termasuk bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
Pemkot Makassar ingin memastikan warga kepulauan memperoleh layanan air bersih yang layak sebagaimana masyarakat di wilayah daratan.
“Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya.
Munafri menyebut Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki delapan pulau, terdiri atas enam pulau berpenghuni dan dua pulau tidak berpenghuni.
Karena menyasar pemenuhan kebutuhan dasar, penerapan teknologi akan diarahkan terlebih dahulu ke pulau-pulau yang memiliki penduduk.
Tahap awal dilakukan melalui survei lapangan. Tim Pemkot Makassar bersama PT Prolink Intidata Nusantara dijadwalkan meninjau Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung, dan Barrang Lompo pada Rabu (30/9/2026).
Survei diperlukan untuk memastikan teknologi tersebut sesuai dengan kondisi geografis, kontur wilayah, sumber air, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing pulau.
“Tim akan ke pulau besok melihat kondisi, tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki,” ungkap Munafri.
Dalam pembahasan itu, Munafri juga melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum, dan PDAM Makassar.
Masukan dari perangkat teknis tersebut dibutuhkan untuk menilai kapasitas, lokasi penempatan, kebutuhan energi, hingga kelayakan operasional teknologi.
“Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak,” tuturnya.
Munafri mengatakan kondisi ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan tidak seragam. Sejumlah pulau masih memiliki sumber air tawar, sementara pulau lainnya menghadapi keterbatasan dan memanfaatkan air payau.
Bahkan, untuk kebutuhan tertentu, sebagian warga masih harus mendatangkan air dari daratan Makassar.
Persoalan air bersih tersebut tidak hanya menyangkut kebutuhan konsumsi, tetapi juga mandi, memasak, mencuci, dan sanitasi.
Ketersediaan air juga dinilai penting untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata di kawasan kepulauan.
“Melalui teknologi desalinasi, kami Pemkot Makassar berharap ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air dari daratan dapat dikurangi secara bertahap. Sehingga kita hadirkan solusi ini,” katanya.
Teknologi yang sedang dijajaki tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam. Dalam sistem yang dipaparkan, air laut diproses melalui teknologi RO untuk menghasilkan air tawar.
Munafri menyebut sekitar 30 persen air yang diproses berpotensi menjadi air hasil desalinasi, sementara sisanya berupa air dengan kadar garam lebih tinggi. Air hasil samping tersebut masih akan dikaji pemanfaatannya, antara lain untuk kebutuhan seperti pembuatan es atau garam, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis dan keamanan.
” Tentu, kita masih akan memastikan kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, serta kesesuaian teknologi dengan kondisi masing-masing pulau,” ungkapnya.
Aspek energi menjadi pertimbangan lain dalam rencana tersebut. Sejumlah pulau berpenghuni masih mengandalkan generator set berbahan bakar solar untuk kebutuhan listrik. Kondisi itu membuat biaya operasional dan distribusi energi menjadi salah satu tantangan pelayanan dasar di wilayah kepulauan.
Karena itu, Pemkot Makassar melihat pemanfaatan tenaga surya sebagai bagian dari solusi. Sistem desalinasi diharapkan dapat beroperasi dengan dukungan energi matahari sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik dari genset.
“Namun, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, penyimpanan daya, dan biaya pemeliharaan tetap akan menjadi bagian dari kajian teknis sebelum program yang akan kita terapkan,” kata Munafri.
Dari sisi anggaran, Pemkot Makassar berencana mengupayakan program tersebut masuk dalam anggaran pokok. Besaran dan pola penganggaran akan disesuaikan dengan hasil survei, kebutuhan masing-masing pulau, serta kesiapan teknis penerapan teknologi.
Pemkot juga akan menghitung kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kualitas sumber air, hingga jumlah penduduk yang akan dilayani. Perhitungan tersebut diperlukan agar fasilitas yang dibangun tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga, tetapi juga dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Bagi Munafri, rencana desalinasi bukan semata-mata menghadirkan teknologi baru. Program tersebut diarahkan sebagai upaya memperkuat pemerataan pelayanan dasar sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat kepulauan terhadap pasokan air dari daratan.
“Program ini kita harapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar Makassar,” pungkasnya.
