LUWU, TROTOAR.ID — Bupati Luwu, H. Patahudding, melantik 33 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. D
Alam pelantikan tersebut, ia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan pelayanan nyata kepada masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Patahudding saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 33 pejabat di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu, Belopa Utara, Jumat (9/10/2026).
Sebanyak 33 pejabat yang dilantik terdiri atas 22 pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penataan organisasi sekaligus penguatan pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Luwu.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muhammad Rudi, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu, Ny. Hj. Kurniah Patahudding.
Dalam sambutannya, Patahudding mengingatkan para pejabat agar tidak memandang jabatan semata-mata dari sisi kewenangan, fasilitas, maupun kedudukan.
Sebaliknya, jabatan harus menjadi kesempatan untuk memperluas pengabdian dan menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat.
“Jangan pernah melihat jabatan hanya dari sisi kewenangan, fasilitas, atau kedudukannya. Lihatlah jabatan sebagai kesempatan untuk berbuat lebih banyak, memberikan manfaat yang lebih luas, dan menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegas Patahudding.
Ia menjelaskan, setiap jenjang jabatan memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
Pejabat administrator, kata dia, memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan pimpinan menjadi program dan pekerjaan konkret.
Sementara pejabat pengawas bertanggung jawab memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai aturan, tepat waktu, tepat sasaran, dan menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Patahudding meminta pejabat yang baru dilantik tidak terjebak pada rutinitas administratif semata.
Mereka dituntut mampu menjadi pemimpin yang menggerakkan pegawai, membangun kerja sama, serta menyelesaikan persoalan di lingkungan kerja masing-masing.
Menurutnya, kepemimpinan yang baik harus tercermin dari kemampuan mengarahkan organisasi, menjaga disiplin, dan memastikan setiap program memberikan hasil yang terukur.
Patahudding juga mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang telah diucapkan bukan sekadar formalitas seremonial.
Sumpah tersebut merupakan komitmen moral kepada Tuhan, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara sungguh-sungguh.
“Kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu membawa Kabupaten Luwu menjadi daerah yang semakin maju, semakin baik tata kelolanya, dan semakin mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati Luwu turut menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Evaluasi, menurutnya, akan dilakukan setelah pejabat menjalani masa kerja sekurang-kurangnya enam bulan.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kepercayaan yang diberikan melalui pelantikan harus diikuti dengan hasil kerja yang nyata.
Disiplin, tanggung jawab, kemampuan memimpin, dan kualitas pelayanan menjadi aspek penting dalam menjalankan amanah jabatan.
“Di pemerintahan ini, jangan pernah ada yang main-main. Waktu kita sangat singkat. Kita harus berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik membawa semangat baru dalam bekerja, membangun pola pikir yang lebih baik, serta menghadirkan inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Patahudding juga meminta seluruh pejabat membuktikan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada mereka benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Luwu, bukan sekadar menjadi perubahan posisi dalam struktur birokrasi.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap koordinasi antarperangkat daerah semakin kuat, akuntabilitas kinerja meningkat, dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang pejabat tidak hanya diukur dari jabatan yang diemban, tetapi dari sejauh mana tanggung jawab tersebut dijalankan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
