MAKASSAR, Trotoar.id — Posisi strategis Makassar sebagai salah satu pintu gerbang distribusi pangan di Kawasan Timur Indonesia kembali menjadi sorotan.
Peran tersebut semakin penting di tengah tantangan perubahan iklim, kelancaran rantai pasok, dan upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri seremoni peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Selatan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo.
Kehadiran Munafri atau Appi menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya untuk memastikan kelancaran distribusi dan menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Pengendalian inflasi pangan tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan stok. Kelancaran distribusi dari sentra produksi ke pasar konsumen juga menjadi faktor penting, terutama bagi wilayah yang bergantung pada konektivitas antardaerah melalui jalur laut dan darat.
Pelabuhan Soekarno-Hatta dipilih sebagai lokasi peluncuran GPIPS Sulampua 2026 karena peran strategisnya dalam mendukung arus barang dan logistik menuju berbagai wilayah di kawasan timur Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa Makassar memiliki posisi penting dalam jaringan distribusi regional.
Konektivitas pelabuhan, jalur transportasi darat, dan pusat perdagangan menjadi modal untuk memperkuat rantai pasok pangan antardaerah.
Peluncuran GPIPS Sulampua 2026 mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
Rangkaian kegiatan ditandai dengan prosesi pelepasan tali kapal secara virtual serta pemberangkatan armada truk Mini Distribution Center Tokomoditi Kota Makassar.
Agenda tersebut merefleksikan upaya memperkuat sistem distribusi pangan melalui integrasi jalur laut dan darat.
Dengan konektivitas yang lebih baik, distribusi komoditas diharapkan semakin efisien sehingga hambatan pasokan dan biaya logistik dapat ditekan.
Bagi Makassar, penguatan konektivitas ini memiliki arti penting. Selain melayani kebutuhan pangan masyarakat kota, kelancaran arus logistik juga mendukung distribusi komoditas ke berbagai daerah di Sulawesi dan kawasan timur Indonesia.
Selain persoalan distribusi, perubahan iklim menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam menjaga ketahanan pangan. Gangguan cuaca dapat memengaruhi produksi pertanian, pola panen, hingga ketersediaan komoditas di pasar.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya mitigasi risiko iklim dan penguatan infrastruktur pendukung untuk menjaga kualitas serta ketersediaan pangan.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan ialah pengembangan fasilitas penyimpanan, termasuk cold storage, untuk membantu mempertahankan mutu komoditas yang mudah rusak.
Di sisi lain, efisiensi rantai pasok menjadi faktor penting agar distribusi dari produsen menuju konsumen tidak melalui terlalu banyak tahapan yang berpotensi menambah biaya.
Distribusi yang efisien diharapkan dapat membantu menjaga harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus memberikan ruang keuntungan yang wajar bagi petani dan pelaku usaha di sepanjang rantai pasok.
Namun, efektivitas upaya tersebut tetap bergantung pada koordinasi yang konsisten, ketersediaan infrastruktur, ketepatan data pasokan, serta kemampuan pemerintah merespons perubahan harga dan kebutuhan pasar.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, keterlibatan dalam GPIPS menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pasokan bahan pokok.
Sinergi pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi tidak berhenti pada tataran koordinasi, tetapi berlanjut menjadi langkah konkret yang dirasakan masyarakat.
Pemantauan harga dan stok, penguatan distribusi, serta respons cepat terhadap potensi kekurangan pasokan menjadi sejumlah aspek penting dalam menjaga stabilitas pasar.
Makassar memiliki posisi strategis untuk mendukung upaya tersebut. Akan tetapi, status sebagai simpul logistik tidak dengan sendirinya menjamin harga pangan selalu stabil. Kelancaran distribusi perlu diimbangi ketersediaan stok, efisiensi biaya angkut, dan koordinasi antardaerah penghasil maupun daerah konsumen.
Melalui GPIPS Sulampua 2026, penguatan konektivitas dan rantai pasok diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi ketahanan pangan regional.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari terlaksananya program atau seremoni, tetapi juga dari kemampuan menjaga ketersediaan bahan pokok, menekan gejolak harga, dan memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau.
Komentar