MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027 mulai mengerucut pada sejumlah proyek strategis yang akan dibiayai melalui skema tahun jamak atau Multi Years Project (MYP) periode 2027–2029.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali menggelar rapat kerja lanjutan untuk mendalami rencana penganggaran proyek-proyek strategis tersebut, Selasa (10/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel itu dipimpin Wakil Ketua IV DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, bersama Wakil Ketua III DPRD Sulsel, Sufriadi Arif.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan Banggar sehari sebelumnya. Kali ini, perhatian legislatif secara khusus diarahkan pada rencana pelaksanaan proyek strategis daerah yang menggunakan skema pembiayaan tahun jamak selama tiga tahun anggaran, yakni 2027 hingga 2029.
Dalam pembahasan itu, Banggar bersama TAPD melakukan pendalaman terhadap sejumlah rencana kegiatan, termasuk mencermati perubahan pagu anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan.
Pendalaman tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap proyek yang direncanakan memiliki perhitungan anggaran yang jelas, perencanaan yang matang, serta kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Skema Multi Years Project sendiri menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan yang memungkinkan proyek strategis dilaksanakan secara bertahap lintas tahun anggaran.
Karena itu, ketepatan perencanaan dan pengawasan menjadi faktor penting agar pelaksanaannya tidak membebani keuangan daerah maupun mengganggu prioritas program lainnya.
Banggar DPRD Sulsel memandang pembahasan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan besaran alokasi anggaran, tetapi juga menyangkut efektivitas penggunaan uang rakyat. Setiap program harus memiliki sasaran yang terukur dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Melalui rapat lanjutan ini, DPRD Sulsel dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya memperkuat sinkronisasi antara perencanaan eksekutif dan fungsi penganggaran legislatif.
Sinergi kedua lembaga diperlukan agar penyusunan APBD 2027 tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Pembahasan proyek strategis MYP 2027–2029 selanjutnya menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun mendatang, dengan harapan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar