JAKARTA, TROTOAR.ID — Polemik terkait Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru di parlemen. Sebanyak delapan fraksi di DPR RI resmi menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada pimpinan DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Delapan fraksi tersebut meliputi PDI Perjuangan (PDIP), NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Golkar, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Salah satu legislator yang ikut menandatangani usulan tersebut adalah La Tinro La Tunrung, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan Sulawesi Selatan.
La Tinro menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, persoalan yang menjadi sorotan publik tersebut membutuhkan pandangan dan respons politik melalui mekanisme konstitusional di parlemen.
Ia pun mengakui telah membubuhkan tanda tangan dalam usulan HMP tersebut. La Tinro menegaskan, keputusannya bukan langkah sepihak karena telah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan jajaran fraksi.
“Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak anggota yang diatur dalam undang-undang. Saya juga sudah berkonsultasi ke fraksi dan mendapat lampu hijau,” kata La Tinro saat dikonfirmasi melalui telepon seluler.
Keterlibatan La Tinro turut menambah daftar legislator asal Sulawesi Selatan yang mendukung pengajuan HMP terkait polemik Gibran. Persoalan ijazah Wakil Presiden tersebut kini menjadi salah satu isu yang dibawa ke ruang politik parlemen.
Penyerahan usulan berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI. Agenda tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.
Dalam pembukaan rapat, Saan menegaskan bahwa forum penyerahan usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut digelar secara terbuka. Ia terlebih dahulu meminta persetujuan pimpinan DPR dan anggota pengusul sebelum rapat dinyatakan terbuka.
“Mengingat rapat ini dalam rangka menerima usulan penyampaian Hak Menyatakan Pendapat anggota, saya meminta persetujuan para pimpinan DPR RI dan anggota pengusul, apakah rapat ini dapat kita nyatakan bersifat terbuka?” ujar Saan.
Peserta rapat menyatakan setuju. Saan kemudian melanjutkan agenda penerimaan usulan tersebut.
Pengajuan HMP ini menjadi perkembangan politik penting di DPR RI. Meski demikian, penyerahan usulan belum serta-merta berarti DPR telah memutuskan menggunakan hak tersebut. Proses selanjutnya tetap harus melalui mekanisme dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Secara konstitusional, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) beserta perubahannya, termasuk Pasal 79, serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Komentar