LUWU, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Luwu mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat transparansi, sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Monitoring dan Evaluasi ETPD se-Luwu Raya Tahun 2026 di Aula Andi Kambo, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan empat pemerintah daerah di kawasan Luwu Raya, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo.
Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus koordinasi untuk mempercepat penerapan transaksi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan itu juga melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta sektor perbankan sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekosistem transaksi nontunai di daerah.
Dalam sambutannya, Dhevy menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, penerapan ETPD memiliki peran strategis dalam memperkuat penerimaan daerah, meningkatkan efisiensi belanja, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran pemerintah.
“Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efektif, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ETPD memiliki peran strategis untuk memperkuat penerimaan daerah dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dhevy juga menyoroti besarnya potensi ekonomi kawasan Luwu Raya yang ditopang sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, industri, hingga pertambangan dan investasi.
Potensi tersebut, kata dia, harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara profesional dengan memanfaatkan teknologi digital.
Ia berharap pertemuan empat daerah tersebut tidak berhenti sebagai forum evaluasi, tetapi menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penerapan ETPD.
Daerah yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem transaksi digital diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lainnya.
Dhevy pun menitipkan empat hal untuk menjadi perhatian bersama, yakni memperkuat komitmen kepemimpinan daerah, memperluas implementasi transaksi nontunai, memperkuat integrasi data dan pengawasan, serta membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
“Jangan biarkan batas wilayah membatasi langkah kita. Jadikan perbedaan potensi sebagai kekuatan, kebersamaan sebagai modal, dan digitalisasi sebagai jalan menuju kemajuan. Mari kita buktikan bahwa dengan sinergi dan komitmen bersama, Luwu Raya mampu melangkah lebih cepat dan tumbuh lebih kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dengan mengedepankan transparansi, digitalisasi, dan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Ia menjelaskan, penerapan ETPD tidak sekadar mengubah sistem pembayaran dari tunai menjadi nontunai. Lebih dari itu, digitalisasi merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan terpercaya.
Bagi kawasan Luwu Raya, penguatan ETPD diharapkan dapat memperluas pemanfaatan QRIS dan berbagai kanal pembayaran digital, sekaligus mendorong optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Rangkaian kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama digitalisasi ETPD antara Wakil Bupati Luwu dan Bank Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, apresiasi juga diberikan kepada pengguna QRIS terbaik dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Luwu Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada CV Puji Konstruksi Utama, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dan Hotel Belia.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi capaian pelaksanaan ETPD sepanjang 2026 sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antardaerah bersama para mitra strategis.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Winanda, Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, Pimpinan Divisi Digitalisasi dan Layanan Bank Sulselbar, unsur Forkopimda Kabupaten Luwu, serta jajaran perangkat daerah dan para camat.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah se-Luwu Raya diharapkan dapat memperkuat integrasi sistem transaksi digital, memperluas layanan pembayaran nontunai, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan.
Komentar