BARRU, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Barru mulai memperkuat pembenahan tata kelola data pemerintahan.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong menggunakan standar dan rujukan data yang sama agar tidak terjadi perbedaan angka dalam penyusunan kebijakan maupun perencanaan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Barru, Syamsuddin, S.IP., M.Si., saat membuka kegiatan Penginputan Data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) e-Walidata di Aula Kantor BAPPERIDA Kabupaten Barru, Senin (16/11/2026).
Syamsuddin menilai, data bukan sekadar kelengkapan administrasi pemerintahan, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan dan ketepatan pengambilan kebijakan publik.
Menurutnya, kualitas data sangat berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah. Tanpa data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, program pembangunan berisiko tidak berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Sudah bukan zamannya lagi OPD memproduksi data dengan indikator yang sama, tetapi memiliki angka yang saling bertolak belakang. Kita harus menyepakati satu standar, satu definisi, dan satu daftar data resmi yang menjadi rujukan bersama dalam perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD maupun RKPD,” tegas Syamsuddin.

Ia mengingatkan, keseragaman data merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
Khususnya Pasal 26 dan Pasal 27 yang menekankan pentingnya penyusunan daftar data daerah secara terpadu serta mencegah terjadinya duplikasi data antarlembaga pemerintahan.
Kegiatan yang diinisiasi melalui Bidang Statistik Diskominfo-SP tersebut diikuti para admin dan pengelola data dari seluruh OPD sebagai produsen data.
Turut hadir perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru, Mirza Ilmawan Hakim, serta perwakilan BAPPERIDA Kabupaten Barru, Syamsubair Syarifuddin, S.Si., M.S.P.
Dalam implementasinya, Syamsuddin menjelaskan bahwa keberhasilan Satu Data Indonesia di Kabupaten Barru membutuhkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.
BAPPERIDA bertindak sebagai koordinator Forum Satu Data, BPS Kabupaten Barru sebagai Pembina Data, Diskominfo-SP sebagai Walidata, sementara seluruh OPD bertanggung jawab sebagai Produsen Data.
Keempat unsur tersebut harus bekerja secara terintegrasi agar data yang dihasilkan tidak hanya seragam, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Tidak berhenti pada koordinasi, kegiatan tersebut juga diarahkan pada praktik langsung penginputan data beserta metadatanya ke dalam aplikasi SIPD e-Walidata.
Tim teknis Bidang Statistik Diskominfo-SP bersama Pembina Data dari BPS Kabupaten Barru memberikan pendampingan kepada para operator untuk memastikan seluruh elemen data diinput sesuai ketentuan dan siap melalui proses verifikasi.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Daftar Data dan Data Prioritas Tahun 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk membangun keseragaman, keterpaduan, dan kualitas data pemerintahan.
Melalui penguatan SIPD e-Walidata, Pemkab Barru berharap tidak ada lagi perbedaan data antar-OPD yang dapat menghambat proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan.
Sebab, pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan kebijakan yang bertumpu pada data yang benar.
Dengan demikian, integrasi data bukan sekadar urusan teknis administrasi, tetapi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (*)



Komentar