PemkotAkadsar

Makassar Siapkan Payung Hukum Perlindungan Pekerja, Lima Program Jamsostek Masuk Ranperda

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Senin, 16 November 2026 16:27

Makassar Siapkan Payung Hukum Perlindungan Pekerja, Lima Program Jamsostek Masuk Ranperda

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar bersiap memasuki babak baru.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD mulai memperkuat landasan hukum agar perlindungan pekerja tidak hanya dinikmati kalangan formal, tetapi juga menjangkau pekerja informal dan kelompok masyarakat rentan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Regulasi ini diproyeksikan menjadi payung hukum untuk memastikan pekerja seperti pengemudi ojek online (ojol), nelayan, buruh harian, pelaku UMKM hingga pekerja sosial keagamaan memperoleh perlindungan yang layak.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang dihadiri Munafri Arifuddin bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.

Appi menegaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya menjadi hak pekerja yang memiliki hubungan kerja formal.

Masyarakat yang menggantungkan hidup dari pekerjaan informal, bahkan memiliki risiko pekerjaan tinggi, juga harus mendapatkan kepastian perlindungan.

“Tentu, Raperda jaminan sosial ini sangat penting. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujar Appi.

Menurutnya, regulasi tersebut akan memperkuat integrasi berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT). Dengan demikian, perlindungan pekerja dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Baca Juga  Tingkatkan PAD Makassar, Bapenda Pasang CCTV di Resto dan Rumah Makan

Langkah tersebut bukan tanpa fondasi. Pemkot Makassar mencatat sekitar 81 ribu pekerja rentan telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, melalui program inovatif Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial, pemerintah kota menghadirkan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 45 ribu pekerja rentan.

Bagi Appi, capaian tersebut perlu diperkuat melalui regulasi daerah agar keberlangsungan program perlindungan pekerja tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif dan penganggaran tahunan.

Pemerintah ingin memastikan perlindungan sosial menjadi bagian dari tanggung jawab jangka panjang dalam pembangunan Kota Makassar.

Pembahasan Ranperda tersebut kini dikawal Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar bersama Dinas Ketenagakerjaan. Ketua Pansus Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menyebut pembentukan regulasi ini merupakan bentuk komitmen politik sekaligus tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dan DPRD dalam memberikan perlindungan kepada seluruh kelompok pekerja.

Fahrizal menilai, program Makassar Berjasa merupakan inovasi pemerintah kota yang perlu mendapatkan kepastian hukum. Dengan adanya Peraturan Daerah, program perlindungan pekerja rentan diharapkan dapat berjalan konsisten dan tidak mudah terpengaruh perubahan kebijakan maupun dinamika penganggaran.

“Ranperda ini menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan,” kata politikus PKB tersebut.

Dalam hasil pencermatan Pansus, Ranperda ini mengakomodasi lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni JKK, JKM, JHT, Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kelima program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan lebih menyeluruh terhadap berbagai risiko yang dihadapi pekerja.

Baca Juga  Ikuti Kompetisi Foto Instagram Humas Sulsel 2019

Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah perluasan cakupan kepesertaan. Perlindungan tidak hanya menyasar pekerja penerima upah, tetapi juga pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia, hingga pekerja sosial keagamaan.

Kelompok pekerja sosial keagamaan mendapat perhatian khusus dalam pembahasan tersebut. Mereka meliputi imam rawatib, marbot masjid, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu, serta pekerja sosial keagamaan lainnya yang selama ini turut memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pansus memandang pemberian bantuan iuran bagi kelompok tersebut sebagai bentuk keadilan sosial sekaligus penghargaan atas kontribusi mereka. Demikian pula dengan pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas, dan pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan untuk membiayai perlindungan secara mandiri.

Selain memperluas kepesertaan, Ranperda tersebut juga mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, pengalokasian anggaran, pembinaan hingga pengawasan. Sementara itu, sektor swasta diarahkan untuk memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap perlindungan tenaga kerja.

Pansus juga memberikan perhatian terhadap sektor konstruksi yang memiliki risiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Penyedia jasa konstruksi didorong memastikan seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek mendapatkan perlindungan JKK dan JKM. Bukti kepesertaan diharapkan menjadi bagian dari persyaratan dokumen pekerjaan konstruksi.

Baca Juga  Gubernur Sulsel Lepas 58 Personel Satgas Sawerigading untuk Amankan PSU Pilwalkot Palopo

Sementara bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah didorong berperan aktif memberikan informasi mengenai prosedur penempatan serta memastikan perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum keberangkatan.

Dalam draf Ranperda, calon penerima bantuan iuran pekerja rentan dipersyaratkan berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat didaftarkan, berdomisili di Makassar dengan bukti KTP elektronik, serta belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari program lain. Penetapan penerima juga diarahkan mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia, dan kondisi disabilitas.

Untuk memastikan pelaksanaan regulasi berjalan efektif, Ranperda turut mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan yang melibatkan perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah koordinasi Wali Kota. BPJS Ketenagakerjaan juga diwajibkan menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan berikutnya.

Fahrizal menegaskan, Ranperda ini tidak sekadar mengatur perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi membangun sistem perlindungan pekerja yang melibatkan tanggung jawab pemerintah, kewajiban pemberi kerja, dukungan pendanaan, serta pengawasan.

” Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” tegasnya.

Melalui regulasi tersebut, Pemkot dan DPRD Makassar berharap tidak ada lagi pekerja yang kehilangan akses perlindungan hanya karena bekerja di sektor informal, menjalankan pekerjaan secara mandiri, atau memiliki keterbatasan ekonomi. Perlindungan sosial diharapkan menjadi hak yang dapat dijangkau seluruh lapisan pekerja di Kota Makassar.

Penulis : Anty

 Komentar

Berita Terbaru
Politik16 November 2026 19:34
Indah Melawan, Megawati Meradang 
LUWU UTARA, Trotoar.id — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara diperkirakan menjadi panggung pertarungan dua figur kuat.  Pe...
Politik16 November 2026 17:57
Beda Partai Tak Hapus Sejarah, Golkar Beri Penghargaan kepada Tenri Olle Yasin Limpo
GOWA, TROTOAR.ID — Perbedaan pilihan politik rupanya tidak menjadi penghalang bagi Partai Golkar untuk menghargai jasa tokoh yang pernah membesarkan...
Metro16 November 2026 16:25
Makassar Raih Penghargaan Nasional UBM dan KTR, Program Kesehatan Era Appi Tuai Apresiasi
JAKARTA, TROTOAR.ID — Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan sebagai ...
Metro16 November 2026 16:12
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Peralatan Usaha kepada 387 Pelaku UMKM, Naoemi Octarina Turut Mendampingi
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Sebanyak 387 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan menerima bantuan peralatan usaha dari Pemerin...