MAKASSAR, TROTOAR.ID — Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja untuk mengklarifikasi berbagai hambatan dalam pemenuhan kewajiban pengadaan obat bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Kamis (19/11/2026).
Rapat kerja tersebut dipimpin Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, Fadli Ananda, dan berlangsung di Ruang Rapat Komisi E Lantai 2, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.
Sejumlah pejabat terkait turut dihadirkan dalam pertemuan tersebut, di antaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Inspektur Daerah Provinsi Sulsel, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulsel, serta Tenaga Ahli Komisi E DPRD Sulsel.
Dalam rapat tersebut, Komisi E melakukan klarifikasi dan pembahasan mengenai sejumlah kendala yang menghambat pemenuhan kewajiban pengadaan obat bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Pembahasan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD, khususnya untuk memastikan berbagai kewajiban pemerintah daerah terkait pemenuhan kebutuhan obat dapat berjalan sesuai ketentuan.
Ketersediaan obat merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang pelayanan kesehatan. Karena itu, berbagai hambatan dalam proses pengadaannya perlu diidentifikasi dan dicarikan solusi agar tidak berdampak pada pemenuhan kebutuhan pasien.

Melalui rapat kerja ini, Komisi E DPRD Sulsel mendorong adanya kejelasan terhadap persoalan yang dihadapi serta koordinasi antarlembaga terkait, sehingga kebutuhan obat di rumah sakit dan fasilitas kesehatan di 24 kabupaten/kota dapat terpenuhi secara optimal.



Komentar